Warga Sudah Pulkam, Larangan Mudik Baru Dikeluarkan

Selasa, 26 Mei 2020

  Mengikuti :


Warga Sudah Pulkam, Larangan Mudik Baru Dikeluarkan

Rabu, 22 Apr 2020, Dibaca : 3342 Kali

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melarang mudik lebaran 2020 di tengah pandemi virus Corona. Pelarangan mudik ini untuk mencegah perluasan penyebaran virus corona di wilayah Indonesia. Larangan pulang kampung  alias pulkam mulai berlaku Jumat (24/4) dalam pekan ini, sedangkan sanksi efektif diberlakukan 7 Mei.


Menteri Perhubungan ad interim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan larangan mudik saat Ramadan maupun Idulfitri 1441 Hijriah itu berlaku untuk wilayah Jabodetabek, wilayah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan zona merah penularan virus corona.
"Mempertimbangkan situasi dan kondisi berdasarkan survei Kemenhub, masih didapat 24 persen warga yang berkeras mudik. Kita sudah sosialisasi jangan mudik atau tidak anjurkan mudik. Namun  hasil survei masih 24 persen (yang mudik)," jelas Luhut yang juga Menko Kemaritiman dan Investasi tersebut usai mengikuti rapat terbatas dengan Jokowi, Jakarta, Selasa (21/4). "Larangan mudik berlaku efektif Jumat, 24 April 2020," sambungnya.


Lebih lanjut, Luhut menegaskan nantinya masyarakat tak diperbolehkan untuk keluar masuk wilayah Jabodetabek, juga wilayah yang sudah ditetapkan lain. Meski demikian, transportasi massal masih diperbolehkan untuk memudahkan tenaga kesehatan dan lainnya yang mendukung penanganan virus corona.
"Sanksi-sanksinya efektif ditegakkan 7 Mei. Strategi pemerintah secara bertahap. Kalau bahasa militernya bertahap, bertingkat, berlanjut. Jadi tidak ujug-ujug bikin, harus secara matang, cermat," kata Luhut.


Sebelumnya, keputusan untuk melarang mudik itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui video conference di Istana Merdeka. Ia menjelaskan langkah tersebut diambil usai pemerintah melakukan pelarangan mudik bagi para pekerja di instutusi pemerintahan yakni aparatur sipil negara (ASN) dan juga jajaran TNI/Polri.
Keputusan tersebut kemudian diambil usai pemerintah melakukan sejumlah kajian dan juga pendalaman langsung di lapangan. Selain itu, Kementerian Perhubungan pun diklaim telah melakukan survei terkait dengan pelarangan mudik tersebut.

 

Batasi Mobil di Tol
Corporate Communications and Community Development Group Head PT Jasa Marga Dwimawan Heru menyampaikan bahwa pihaknya siap melaksanakan kebijakan pemerintah.
"Untuk teknisnya kami akan koordinasi dan bekerjasama dengan Kemenhub dan kepolisian untuk menerapkan skenario pembatasan kendaraan di wilayah jalan tol sesuai kebijakan pemerintah," jelas Heru dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (21/4/2020).
Dalam rangka penegakan hukum atas pelanggaran tersebut, Jasa Marga menyiapkan personel pendukung.


Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan menyebut jalan tol tak akan pernah ditutup, tapi dibatasi. "Kami bersama dengan seluruh jajaran Kemenhub, Polri, TNI, dan kementerian/lembaga terkait akan segera melakukan langkah-langkah persiapan teknis operasional di lapangan, termasuk memastikan arus logistik agar jangan sampai terhambat," kata Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan. (cni/dtc/van)

Editor : Vandri Battu
Penulis : Net