Zero Waste Berbasis Masyarakat untuk Kota Malang

Rabu, 16 Oktober 2019

Jumat, 06 Sep 2019, dibaca : 1058 , mp, tamu

Sampah merupakan benda yang dianggap tidak berguna bagi kehidupan manusia,  tetapi bisa berdampak buruk apabila tidak diperhatikan dan dikelola dengan benar. Kota Malang saat ini sedang menghadapi permasalahan serius terkait pengelolaan sampah. Berdasarkan pemberitaan Malang Post (2019), volume sampah yang dihasilkan Kota Malang mencapai 600 Ton per hari. Volume sampah tersebut terakumulasi setiap hari dan mulai menyentuh ambang batas penampungan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supiturang. Volume sampah yang mulai menyentuh ambang batas TPA di Kota Malang, menandakan bahwa terdapat kekurangan dalam hal pengelolaannya. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dari 600 ton total sampah yang dihasilkan per hari di Kota Malang, sekitar 400 ton sampah langsung masuk ke TPA tanpa ada proses pengelolaan terlebih dahulu. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan bagi masyarakat.
Mekanisme pengelolaan sampah di Kota Malang masih menggunakan landfilling, atau mengelola sampah dengan cara menimbun sampah yang telah dikumpulkan, di suatu tanah wilayah tertentu atau TPA. Kelemahan dari mekanisme tersebut adalah sifat dari TPA itu sendiri. TPA yang dibuat untuk menampung sampah memiliki keterbatasan ruang dan waktu penggunaan, sedangkan sampah terus diproduksi setiap harinya. Permasalahan timbul ketika sampah banyak menumpuk di TPA, hal itu dapat menganggu kebersihan dan estetika lingkungan sekitar, serta juga dapat berpotensi menimbulkan berbagai penyakit menular yang dapat merugikan kesehatan masyarakat (Sulistyorini, dkk, 2015). Dengan demikian, diperlukan adanya pengelolaan sampah yang baik di Kota Malang, yang mana dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA.
Jika ditinjau dari data KLHK, Sampah di Kota Malang didominasi oleh sampah rumah tangga, sekitar 50% dari total volume sampah yang dihasilkan. Oleh karena itu, menurut penulis selain adanya upaya pengelolaan sampah dari pemerintah Kota Malang dengan adanya rencana perluasan TPA dan pembangunan rumah kompos (Malangpost, 2019), diperlukan adanya upaya peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampahnya sendiri. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat jenis sampah yang dihasilkan banyak berasal dari masyarakat itu sendiri.
Menurut Wahyu Eka, pengelolaan sampah idealnya sudah dilakukan dalam suatu komunitas masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat berhubungan langsung dengan produksi sampah. Ketika masyarakat dilibatkan langsung dalam pengelolaan sampah  maka kegiatan pengelolaan akan dapat berjalan optimal. Adanya pengelolaan sampah berbasis masyarakat menyebabkan pengelolaan bisa dilakukan sejak dini, tidak perlu menunggu tindakan pemerintah. Pelibatan masyarakat dalam mengelola sampah akan  menimbulkan kesadaran untuk menjaga lingkungannya dari bahaya tumpukan sampah. (Walhijatim, 2019). Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadikan adanya collective action terkait penanganan permasalahan sampah. Sehingga, beban tidak hanya dilimpahkan pada pemerintah selaku pelayan publik, tetapi masyarakat ikut bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan.
Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan menggunakan konsep zero waste yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (Paul Connet, 2010). Konsep tersebut secara garis besar menjelaskan tentang pendayagunaan produk yang telah kita konsumsi secara efektif agar tidak menjadi tumpukan sampah yang sia-sia, yang dapat berdampak buruk bagi manusia. Konsep tersebut berisikan 10 poin yang dapat dilakukan untuk melakukan pengelolaan sampah. Dari 10 poin tersebut, setidaknya terdapat 6 poin yang dapat dilakukan masyarakat untuk turut mengelola sampah.  Pertama source separation, masyarakat dapat melakukan pemilahan sampah  di tingkat keluarga, antara sampah yang masih bisa dimanfaatkan dan residu. Kemudian door to door collection, sampah-sampah yang sudah dipilah kemudian dikumpulkan dari masing-masing keluarga, dimasukkan ke tempat sampah,  dan dikelompokkan berdasarkan hasil pemilahan tadi. Ketiga composting, masyarakat dapat melakukan pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos. Keempat recycling, masyarakat dapat melakukan daur ulang dari sampah yang mereka hasilkan, dapat dibuat suatu produk yang inovatif dan bernilai ekonomis.  Kelima Waste Reduce, masyarakat dapat melakukan pengurangan penggunaan produk yang sulit untuk dilakukan pengelolaan, seperti popok. Keenam Reuse & Repair, masyarakat menggunakan produk yang dapat berfungsi dalam jangka panjang seperti penggunaan botol tumblr untuk wadah air minum, serta masyarakat dapat memperbaiki terlebih dahulu produk yang rusak untuk tidak langsung dibuang, seperti produk elektronik.
    Kemudian, Pemerintah Kota Malang juga harus mampu menyediakan sarana dan prasana untuk mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Kaul (2013) memaparkan bahwa di tingkat Pemerintah, yang dapat dilakukan dalam collective action adalah memproduksi suatu kebijakan atau regulasi terkait pengelolaan sampah yang ditujukkan untuk mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Berdasar konsep zero waste, pemerintah dapat mengadakan research center, berfungsi untuk memberikan informasi, edukasi, dan demonstrasi pada masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan economic incentives dan industrial design, yang mana pemerintah mengeluarkan regulasi terkait aktivitas produksi dan konsumsi produk dari pengusaha dan masyarakat, untuk menekan jumlah sampah yang dihasilkan dari aktivitas tersebut.
     Pengelolaan sampah dengan melibatkan peran serta masyarakat secara langsung, apabila dijalankan dengan serius maka dapat mereduksi berat sampah yang dihasilkan di suatu wilayah (Puspawati, 2008). Hal ini dapat terjadi karena sampah dari awal, sudah dipilah dan didayagunakan kembali di tingkat keluarga. Menurut penulis, apabila masyarakat Kota Malang sudah sadar dan mahir melakukan pengelolaan sampah sendiri dengan poin dalam konsep zero waste maka jumlah sampah yang masuk ke TPA akan dapat berkurang secara signifikan. Sehingga, sampah yang dibuang ke TPA dapat dipastikan sampah yang tidak bisa dimanfaatkan dan tidak akan terjadi penumpukkan sampah dalam jumlah besar di TPA. Dengan begitu, pengelolaan sampah berbasis masyarakat akan dapat menjadi investasi jangka panjang untuk Kota Malang. Upaya pelibatan masyarakat dalam mengelola sampah harus segera dilaksanakan di Kota Malang. Hal itu dikarenakan, populasi masyarakat Kota Malang akan meningkat seiring dengan kedatangan mahasiswa baru dari luar Kota Malang, dimana Kota Malang akan berpotensi mendapati penambahan jumlah sampah. Semoga Kota Malang dan seisinya selalu dilimpahi keselamatan.   (*)

* Zulfikar Hardiansyah - Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional FISIP UB)



Rabu, 16 Okt 2019

Polemik Batas Usia Nikah

Senin, 14 Okt 2019

Orkestrasi Buzzer

Loading...