Akses Transportasi Putus, Warga Protes Pembangunan Waduk


 
MOJOKERTO - Ratusan warga berunjuk rasa di area megaproyek waduk, Desa Kwatu Mojoanyar Mojokerto. Pasalnya proyek nasional senilai Rp 366,7 miliar ini mengganggu warga. Salah satunya memutus akses transportasi. Warga Desa Kwatu berbondong-bondong mendatangi area proyek di desanya. Dengan membentangkan spanduk dan poster berisi tuntutan, warga berorasi di lokasi proyek yang terletak di tepi Sungai Brantas ini.
Tak hanya kaum pria, ibu rumah tangga dan anak-anak juga tak mau ketinggalan dalam aksi ini. Puluhan polisi dan TNI tampak menjaga aksi warga. Aksi ratusan warga ini membuat aktivitas di dalam proyek long storage, terhenti.
Salah seorang warga Desa Kwatu Warga Muhammad Vikos mengatakan, jalan desa terputus oleh aktivitas proyek waduk sejak tiga pekan yang lalu. Jalan yang sebelumnya mulus, kini ada kubangan kedalaman sekitar 5 meter dengan panjang sekitar 10 meter. Padahal, jalan ini menjadi akses utama warga Desa Kwatu dan sekitarnya menuju ke Kecamatan Tarik, Sidoarjo. 
"Perekonomian kami lemah akibat jalan terputus, kami tak bisa membeli kebutuhan pokok. Untuk ke Sidoarjo, kami harus memutar lewat Dam Gayu (untuk sepeda motor). Kalau mobil harus memutar lewat Prambon (Sidoarjo) sejauh sekitar 10 Km," kata Vikos kepada wartawan di lokasi unjuk rasa, Senin (12/2/2018).
Koordinator aksi warga yang juga Kepala Desa Kwatu Mohamad Chosim menjelaskan, pihaknya menyesalkan sikap PT Nindya Karya Wilayah IV yang menggarap proyek sejak tahun 2016 tanpa melakukan sosialisasi ke warga. Selain masalah terputusnya akses transportasi, juga terdapat sejumlah masalah yang memicu protes warga terhadap proyek waduk. Menurut dia, warga menuntut segera ada tukar guling terhadap tanah kas desa (TKD) yang sudah dipakai untuk proyek maupun yang akan digarap. 
Luas total TKD yang akan digunakan waduk, kata Chosim, mencapai 6 hektare. Dari jumlah itu, 0,5 hektare kini sudah digunakan PT Nindya Karya Wilayah IV, pelaksana proyek waduk untuk penampungan sedimen lumpur.
"Harusnya kalau TKD ada tukar guling, sesuai Perpres No 71 tahun 2012 dan Permendagri No 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset, harusnya dicarikan pengganti di desa yang sama, atau desa lain terdekat. Selama ini semuanya tak dilakukan. Kami tanya ke kabupaten juga tak ada tanggapan," terangnya.
Tak hanya itu, lanjut Chosim, warga juga meminta limbah pasir di proyek waduk untuk dikelola oleh warga. Menurut dia, selama ini limbah pasir dikeruk sendiri oleh pelaksana proyek untuk dijual. Pihaknya berharap limbah pasir diserahkan ke warga untuk membangun masjid dan lapangan olahraga.
"Limbah pasir harusnya menjadi hak masyarakat, namun dibawa pelaksana. Juga terkait sewa kantor yang tak dibayar oleh PT Nindya Karya, tak selayaknya perusahaan besar menunggak sewa selama 2 tahun sampai Rp 40 juta," ungkapnya.
Aksi unjuk rasa ini berakhir setelah aparat keamanan memediasi warga dengan pelaksana proyek long storage. Dari area proyek, ratusan warga berkumpul di kantor Desa Kwatu tempat mediasi digelar.
Hasil mediasi tersebut, tambah Chosim, PT Nindya Karya Wilayah IV berjanji bakal segera memenuhi seluruh tuntutan warga. Pihaknya mendesak agar penyambungan jalan yang terputus bisa diselesaikan dalam waktu sehari. 
"Rekanan berjanji untuk memenuhi tuntutan warga, intinya harus secepatnya. Kalau tidak, proyek harus dihentikan karena sudah melanggar aturan," tandasnya.
Waduk ini berfungsi menampung air dari Sungai Brantas untuk memenuhi kebutuhan irigasi wilayah Mojokerto dan Sidoarjo. Proyek ini menelan dana dari APBN sebesar Rp 366,7 miliar. Selain itu, waduk juga akan difungsikan untuk tempat wisata.(dtc/lim)

Berita Terkait

Berita Lainnya :