Sejumlah Caleg Terpilih Jombang Terancam Tak Dilantik


JOMBANG - Sejumlah calon legislatif (caleg) terpilih DPRD Jombang pada pemilu 2019 terancam tidak dilantik. Penyebabnya karena mereka belum menyerahkan bukti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPU.
“Oleh karena itu, kami berharap caleg terpilih yang sudah ditetapkan, segera menyerahkan laporan LHKPN. Tidak menyerahkan LHKPN hingga tujuh hari setelah KPU melakukan penetepan, akan diusulkan untuk tidak dilantik. KPU rencananya menyerahkan usulan tersebut ke bupati pada Selasa nanti, untuk diteruskan ke gubernur,” jelas Ketua KPU Jombang Athoillah.
Namun demikian Athoillah enggan membeber jumlah caleg terpilih yang belum serahkan LHKPN. Dia hanya mengatakan bahwa caleg tersebut berasal dari satu parpol. Sayangnya, lagi-lagi Athoillah tidak mau menyebut parpol yang dimaksud.
“Hingga hari ini masih ada beberapa caleg terpilih dari satu parpol yang belum menyerahkan LHKPN ke KPU. Nama parpolnya tidak usah kami sebut. Sesuai aturan, penyerahan LHKPN paling lambat tujuh hari setelah penetapan,” kata Athoillah.
Penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih DPRD Jombang sudah dilakukan KPU Jombang pada Sabtu (10/8). Athoillah mengatakan, berkas yang diserahkan oleh caleg terpilih ke KPU berupa tanda terima laporan LHKPN. Tanda terima tersebut dikeluarkan oleh KPK.
“Kalau pelantikannya itu, wewenang pemerintah daerah. Sedangkan yang melantik gubernur. Prosesnya KPU yang mengusulkan agar caleg terpilih dilantik. Diusulkan ke gubernur melalui pemerintah daerah setempat (Bupati Jombang),” jelasnya.
Apakah ada caleg terpilih yang terjerat kasus hukum? Ketua KPU mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya sudah kirim surat ke pihak terkait. Di antaranya Bawaslu, Kejaksaan Negeri, serta Polres Jombang. Kepada Bawaslu, KPU menanyakan tentang ada tidaknya caleg terpilih yang terjerat pidana pemilu.
“Sedangkan ke Kejaksaan dan Polres, kami menanyakan ada apa tidak caleg terpilih yang menjadi tersangka kasus korupsi. Karena jika yang bersangkutan (caleg terpilih) menjadi tersangka korupsi, maka tidak diusulkan pelantikannya. Setelah kami kordinasi, hasilnya tidak ada caleg terpilih yang bermasalah dengan hukum (pidana pemilu dan tersangka korupsi),” pungkas Athoillah. (bjt/van)

Berita Terkait