Trauma ‘Haji Filipina’, Pemkab Pasuruan Awasi KBIH

 
PASURUAN - Pemkab Pasuruan tidak ingin warganya yang ingin menunaikan ibadah haji terlantar, seperti kejadian 2016 lalu. Sejumlah upaya dilakukan untuk melindungi calon jamaah haji (CJH). "Kami tak mau peristiwa seperti tahun lalu terulang, di mana warga kami gagal menunaikan haji karena ada masalah di Filipina. Pak Bupati sudah menekankan bahwa KBIH yang bermasalah harus dibubarkan agar kejadian itu tak berulang," kata Kepala Kemenag Kabupaten Pasuruan, As'adul Anam, Jumat (11/8/2017).
Pada Agustus tahun lalu, 117 WNI ditahan di Manila karena berangkat haji dengan paspor Filipina. Sepuluh Di antara WNI tersebut warga Kabupaten Pasuruan yang diberangkatkan KBIH Arafah Pandaan. Kasus ini menyita perhatian publik. 
Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf geram dan meminta Kemenag menertibkan KBIH 'nakal' yang tak kredibel agar kejadian serupa tak terulang lagi, terutama kepada warga Pasuruan. "KBIH yang bersangkutan sudah dicabut izinnya. Selain Arafah, ada satu KBIH lagi yakni Nurusshobah di Beji yang ditutup," tandasnya.
Selain itu, pengawasan juga dilakukan dengan terus berkoordinasi dengan 12 KBIH. Kemenag terus memberikan sosialisasi agar para jamaah haji mendapatkan pelayanan maksimal. "Pengawasan juga dilakukan lewat KUA (Kantor Urusan Agama) di masing-masing kecamatan. KUA ini berperan memonitoring pendaftaran," jelasnya.
Anam menegaskan, bahwa saat ini tak ada calon jamaah haji yang bermasalah. "Kami pastikan kejadian haji Filipina tak terulang," tandasnya.
Tahun 2017 ini, total sebanyak 1.135 orang calon jamaah haji Kabupaten Pasuruan akan berangkat tanggal Sabtu, 12 Agustus pukul 7.30, dari Komplek Perkantoran Pemkab Pasuruan di Raci Bangil. Mereka tergabung dalam kloter 47,48 dan 49 Embarkasi Surabaya. (dtc/lim)

Berita Lainnya :