Walkot Pasuruan Didakwa Terima Suap Rp 2,9 M


SURABAYA - Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono didakwa menerima suap total Rp 2.967.243.360 dari lelang paket pekerjaan di wilayahnya. Nilai suap itu diterima Setiyono selama kurun waktu 3 tahun. "Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan karena terdakwa selaku Wali Kota Pasuruan telah mengatur atau mem-plotting pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan," demikian tertulis dalam surat dakwaan Jaksa KPK, Senin (25/2/2019).
Dakwaan tersebut dibacakan jaksa KPK dalam persidangan yang digelar terbuka di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jawa Timur, kemarin. Selain Setiyono, 2 orang lainnya turut didakwa melakukan perbuatan bersama-sama Setiyono, yaitu Dwi Fitri Nurcahyo (Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Pemkot Pasuruan) dan Wahyu Trihadianto (Tenaga Honorer di Kelurahan Purutrejo, Kota Pasuruan).
Setiyono menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan periode 2016-2021. Jaksa menyebut sedari awal menjabat sebagai kepala daerah itulah Setiyono mulai mengatur pemenang lelang demi pundi-pundi suap dengan memerintahkan Dwi Fitri yang saat itu menjabat Kadis PUPR Kota Pasuruan dan tim suksesnya membuat pengaturan paket pekerjaan.
"Atas permintaan terdakwa tersebut, selanjutnya Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono, dan Achmad Fadoli membuat plotting-an paket pekerjaan TA 2016 dengan mengakomodir tim sukses terdakwa, asosiasi pengusaha jasa konstruksi, LSM, wartawan dan pihak-pihak lainnya," sebut jaksa.
Singkat cerita daftar pengaturan pemenang lelang itu dibagikan ke para ketua asosiasi. Setiap pemenang lelang telah diatur tetapi dengan syarat yaitu imbalan 5 persen untuk pekerjaan bangunan di atas tanah dan 7,5 persen untuk pekerjaan saluran air.
Pola yang sama dilakukan Setiyono untuk tahun-tahun berikutnya. Di tiap tahunnya, ada sejumlah orang dekat Setiyono yang menjadi pengepul duit itu dari para pengusaha.
Setiyono pun didakwa melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 dan/atau Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1, Pasal 65 ayat 1 KUHPidana. (dtc/udi)

Berita Terkait