43 CPNS Terancam Dicoret


BATU -  Sebanyak 20 persen atau 43 orang dari 217 CPNS Pemkot Batu belum melengkapi persyaratan untuk persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber aya Manusia (BKPSDM). Persyaratan untuk verifikasi Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sehingga CPNS mendapatkan NIP.
Hal itu ditegaskan Kasubid Data dan Informasi BKPSDM Kota Batu, Muslich. CPNS masih dalam fase verifikasi. Mereka harus mengumpulkan berkas-berkas persyaratan yang ditentukan untuk mengetahui apakah formasi yang diduduki sesuai kualifikasi pendidikan.
"Pengumpulan persyaratan kami beri waktu hingga 10 Januari kemarin. Namun karena banyak CPNS yang harus antri untuk tes kesehatan rohani, akhirnya pengumpulan berkas diundur hingga 17-18 Januari," ujar Muslich kepada Malang Post, Jumat (11/1).
Ia menjelaskan, 20 persen CPNS terkendala surat keterangan sehat rohani. Alasannya RS Tipe A di Malang Raya menjadi jujukan CPNS dari beberapa luar daerah untuk melakukan tes rohani.
Sesuai Permenpan RB Nomor 36 tahun 2018, persyaratan berkas CPNS paling lambat diserahkan maksimal 15 hari kerja sejak diumumkan. Artinya, tanggal pengumpulan makimal persyaratan CPNS terakhir pada 24 Januari 2019. "Jika mereka belum menyelesaikan persyaratan batas waktu itu, CPNS bisa tidak lolos. Mereka bisa dicoret," imbuhnya.
Muslich mengungkapkan, persyaratan diantaranya kelengkapan administrasi, daftar riwayat hidup, surat keterangan sehat rohani dan jasmani, SKCK, surat keterangan bebas narkoba hingga surat pernyataan bersedia mengabdi di Pemkot Batu (tidak pindah) selama 10 tahun.
Dari data BKPSDM Kota Batu, 217 CPNS lolos seleksi dari 236 formasi. Sedangkan 19 formasi tidak terisi. Formasi yang tidak terisi adalah Guru Agama Kristen, Guru Prakarya, Guru TK,  Arsiparis dan Pranata Kearsipan.
"Untuk mengisi kekurangan tersebut, dari BKN mengantisipasi melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau P3K dibuka Januari atau awal Februari. Serta ada rencana dibuka kembali pendaftaran CPNS pada Maret. Tinggal menunggu informasi lanjut dari BKN pusat," pungkasnya. (eri/feb)

Berita Terkait

Berita Lainnya :