Banyak Pelanggaran APK, Masyarakat Pilih Diam

 
BATU - Pelanggaran alat peraga kampenye (APK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018 masih marak terjadi. Tragisnya lagi, banyak masyarakat Kota Batu tidak tahu cara melaporkan pelanggaran itu.  Sebanyak 70,9 persen mengaku tidak tahu bagaimana cara melaporkan pelanggaran itu.
Hal itu berdasarkan penelitian yang dilakukan mahasiswa semester VI, Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP UMM. Dari  55 sampel masyarakat Kota Batu yang memiliki hak pilih, sebanyak 70,9 persen mengaku tidak tahu bagaimana cara melaporkan oknum pemasang APK yang melanggar aturan. 
"Dalam penelitian kami terkait APK, ternyata masih banyak masyarakat Kota Batu yang belum tau cara melaporkan pelanggaran APK yang dilakukan oleh oknum pemasang," ujar Jasminum Budi Kunti kepada Malang Post.
Ia menjelaskan, penemuan lainnya, 32 dari 55 responden orang memahami tempat pemasangan APK yang diperbolehkan oleh Panwaslu. Di mana sebanyak 72,7 persen dari 55 orang mengaku pernah menjumpai pelanggaran pemasangan APK yang telah ditentukan.
"Dari 72,7 persen masyarakat tahu tempat yang dilarang untuk pemasangan APK. Beberapa tempat tersebut adalah tempat-tempat pendidikan, kesehatan, ibadah, dan sekitar bangunan pemerintah," bebernya. 
Ia menjabarkan, dari jumlah 55 orang yang dipilih secara acak tersebut ada 18 orang mengaku pernah menjumpai pelanggaran pemasangan APK di sekitar tempat pendidikan, 5 orang mengaku menemui pelanggaran di sekitar pusat kesehatan, 10 mengaku menjumpai pelanggaran di sekitar tempat ibadah dan 7 orang mengaku pernah menjumpai pelanggaran pemasangan APK di sekitar bangunan pemerintahan.
"Namun dari penelitian itu kami yang mengaku tidak tahu bagaimana cara melaporkan oknum pemasang APK yang melanggar sesuai dengan UU sangat banyak. Sehingga hal tersebut penting untuk ditindak lanjuti," imbuhnya.
Semantara itu, Ketua Panwaslu Kota Batu, Abdur Rochman mengatakan, pihaknya bersama KPU Kota Batu telah berkali-kali mengadakan sosialisasi ke beberapa lapisan masayarakat.Ia tak menyangkal jika sosialisasi yang dilakukan berada pada tataran stake holder.
"Kita sudah sering melakukan sosialisi, mulai dari pelanggaran APK hingga bimtek mengenai Pilgub Jawa Timur 2018. Namun dengan temuan penelitian tersebut, kami berharap stake holder juga menyampaikan kepada masyarakat seluruhnya dari materi yang telah kami berikan," ungkapnya.
Rochman menambahkan, jika benar banyak pelanggaran yang diketahui oleh masyarakat. Pihaknya menghimbau agar masyarakat segera melaporkan ke Panwaslu Kota Batu. Sehingga pelanggaran seperti pemasangan APK bisa segera di proses.
"Kalau benar banyak pelanggaran yang ditemui masyarakat kami harap segera memberikan laporan kepada kami beserta buktinya. Kemudian akan kami tindak lanjuti dengan klarifikasi dengan memanggil saksi," tegasnya.
Komisioner KPU Kota Batu Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Informasi KPU Kota Batu, Saifuddin Zuhri berharap,  masyarakat tidak hanya paham dengan pelanggaran dalam Pilkada, tetapi juga berpartisipasi dalam Pilgub Jatim.
"Kami  ingin masyarakat berpartisipasi dalam dalam Pilgub Jatim. Karena kami lakukan sosialisasi ke masayarakat agar tingkat pemilihan bisa mencapai 80 persen. Ini mengacu dari pemilihan sebelumnya untuk Pilwali Kota Batu partisipasi pemilih mencapai 80 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT)," bebernya. (eri/aim)

Berita Terkait

Berita Lainnya :