Dewan Geram Banyak Toko dan Perumahan Tak Miliki IMB


BATU - Banyaknya toko modern dan perumahan yang telah beroperasi di Kota Batu namun tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) membuat DPRD Kota Batu geram. Bangunan tak memiliki IMB ini berdampak pada minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batu.
Komisi A dan C DPRD Kota Batu bakal melakukan sidak pada Senin (15/10) pekan depan ke tempat yang tak memiliki IMB. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Batu, Sudiono.
"Sesuai Banmus, Senin (15/7) depan kami bersama dengan Dishub, DLH, Dinas Perizinan, dan Satpol PP akan menggelar sidak ke beberapa toko modern dan perumahan-perumahan di Kota Batu yang tak memiliki IMB," ujar Sudiono kepada Malang Post, Rabu (10/7) kemarin.
Ia menjelaskan, sidak yang dilakukan bertujuan agar investor yang masuk ke Kota Batu mengikuti aturan atau Perda yang telah ada. Mengingat dengan banyaknya bangunan yang telah berdiri dan telah beroperasi sangat berpengaruh dalam PAD.
"Apa yang kami lakukan ini bukan bermaksud menghambat investor yang masuk ke Kota Batu. Tapi agar para pengusaha mengikuti aturan yang ada," tegasnya.
Sesuai jadwal, lembaga legislatif ini akan menggelar sidak di toko modern Indomaret yang ada di SPBU Pandanrejo dan Diponegoro. Serta beberapa perumahan di wilayah Kota Batu.
Dari laporan penerimaan PAD Kota Batu, untuk retribusi perizinan tertentu. Yakni teribusi izin mendirikan bangunan hingga bulan Juni lalu masih mencapai 9,99 persen atau Rp 285,6 juta dari total target Rp 2,8 miliar.
Sementara itu, Kepala Desa Oro oro Ombo, Wiweko menambahkan, terkait bangunan tak memiliki IMB di wilayah Desa Oro-Oro Dowo, Kecamatan/Kota Batu ada beberapa perumahan yang belum memiliki IMB. Sesuai dengan data yang ia miliki ada sekitar sembilan perumahan yang tak memiliki IMB.
"Untuk bangunan yang tak memiliki IMB di Oro-Oro Ombo ada sekitar sembilan perumahan. Memang sebelum dilakukan pembangunan kami diundang. Tapi tetap hal yang saya ingatkan mereka harus memperdulikan lingkungan sekitar, fasilitas umum yang diharapkan warga. Untuk lokasinya beberapa ada di sekitaran Jalan TVRI, sekitar 3 lokasi perumahan," bebernya.
Ia menjelaskan lebih lanjut, dari semuanya, yang memiliki izin lengkap diungkapnya hanya satu perumahan. Sedangkan lainnya diungkap Wiweko masih dalam proses meski sudah ada pembangunan bahkan dijual belikan.
Setiap akan melakukan pembangunan, diungkap Wiweko, pihak pengelola melakukan koordinasi dengan pihaknya dan masyarakat sekitar. Namun ia juga meminta ada sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan masalah lingkungan, pembangunan fasilitas umum (fasum) permintaan warga seperti irigasi.
"Karena pembangunan perumahan berkaitan dengan masalah lingungan dan persetujuan warga sekitar. Saya minta ke pengelola agar mengurus Keterangan Rencana Kota (KRK). Untuk kemudian baru bisa dikerjakan agar pembanguan berjalan tanpa kendala. Karena desa sebagai pemangku wilayah, harapan kami mereka (investor.red)  melaporkan prosesnya sudah sejauh mana," pungkasanya. (eri/aim)

Berita Terkait