Diboyong dari RS, Warga Protes Dinsos

 
KANTOR Dinas Sosial Kota Batu, lebih ramai dari biasanya, Senin (11/9) siang kemarin. Beberapa calon orang tua asuh yang mengajukan adopsi bayi perempuan yang ditemukan di Jalan Melati, beberapa waktu lalu mendatangi kantor berlokasi di Balai Kota Among Tani.
Kedatangan mereka untuk mempertanyakan penyerahan bayi perempuan yang diberi nama Niken Sekar Melati ini kepada Kapolres Batu, AKBP Budi Hermanto. Bayi ini diserahkan oleh RS Bhayangkara kepada Kapolres, Minggu (10/9) lalu.
Saat itu kapolres datang bersama istri dan dua orang pasang suami istri, kemudian mereka langsung memboyong bayi yang sudah berada di rumah sakit ini selama beberapa hari tersebut. 
Kabar diboyongnya bayi perempuan ini ternyata membuat marah sejumlah calon orang tua asuh yang sudah mengajukan permohonan adopsi. Sehingga mereka memutuskan untuk mendatangi Dinsos.  
"Kata Dinsos harus membuat pengajuan terlebih dahulu, kemudian ada masa survei kurang lebih delapan bulan. Kok ini tiba-tiba sudah ada orang mengambil bayi itu, karena itu kita mempertanyakan ke Dinsos," ujar salah seorang calon orang tua asuh. 
Menurutnya, kedatanganya diterima Sri Yunani, Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial, Dinas Sosial Kota Batu.
"Kami mendapatkan penjelasan bahwa pengambilan bayi itu tanpa sepengetahuan Dinas Sosial. Kami berharap segera diluruskanlah, sesuai dengan mekanisme adopsi yang ada," ujarnya.
Sri Yunani ketika dikonfirmasi masalah ini membenarkan bahwa ada beberapa calon orang tua asuh yang datang untuk memprotes.
"Kami juga kaget, yang jelas pengambilan bayi tersebut tanpa sepengetahuan Dinas Sosial," ujar Sri Yunani.
Menurutnya, baik pengalihan hak asuh dan adopsi seorang bayi yang menjadi anak negara, harus dengan sepengetahuan Dinas Sosial. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penelantaran kedua kalinya. 
Saat ini menurut Sri Yunani sudah ada 30 calon orang tua asuh yang sudah mengambil formulir dan mengajukan permohonan untuk mengadopsi bayi perempuan tersebut. Dari sejumlah tersebut, tidak ada satu pun yang berprofesi sebagai polisi. 
Beberapa sumber menyebutkan bahwa saat memboyong bayi ini, kapolres selembar berkas penyerahan bayi atas nama bayi Niken. Dalam lembar yang ada beberapa tanda tangan dan cap kaki bayi ini merupakan form penyerahan bayi yang ditandatangani oleh kapolres.
"Saya menyatakan bahwa pada saat saya pulang telah menerima bayi saya," begitu bunyi salah satu kalimat yang ada di form penyerahan tersebut.
Ipda Dodik Bintoro, Kasubag Renmin RS Bhayangkara ketika dikonfirmasi mengenai penyerahan bayi tersebut membenarkan. 
"Karena kita dititipi polres setelah bayi dalam kondisi baik, kita serahkan kembali ke polres. Kalau soal ketentuan penyerahan, monggo konfirmasi langsung dengan polres," ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Batu, AKBP Budi Hermanto ketika dikonfirmasi masalah ini membenarkan bahwa ia memboyong bayi perempuan ini. Pengambilan bayi ini menurut kapolres tidak menyalahi prosedur yang ada.
"Silahkan cek ke RS Bhayangkara, apakah prosedur yang saya lewati salah," ujarnya. Kapolres juga mempertanyakan masyarakat mana yang memrotes.
"Iya tolong sampaikan ke warganya  saat bayi ditemukan dia kemana, apakah yang bersangkutan peduli dengan melihat ke rumah sakit. Sekarang ribut saat diadopsi orang lain," ujarnya. 
Ia mengatakan proses adopsi tetap berjalan dan selama itu, bayi ini dirawat oleh calon orang tua angkat yang tidak lain adalah rekan kapolres. 
Sementara itu Sudarno, Direktur Good Governance Activator Alliance mengatakan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum. "Begitu juga dengan upaya pihak yang akan melakukan adopsi atas anak yang terlantar. Jangan sampai ada tindakan yang dilakukan mengabaikan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam adopsi," ujarnya. 
Ia menyayangkan apabila ada pihak yang melakukan tindakan adopsi tanpa prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 
Pengambilalihan bayi dari RS ke perseorangan ini, ternyata mendapatkan perhatian dari Kementerian Sosial.  "Kita dihubungi Sub Bid Balita, Kementerian Sosial terkait dengan pengambilalihan ini, kita sudah jelaskan kondisi yang terjadi di Kota Batu," ujar Muhammad Ferry, Pekerja Sosial (Peksos) dari Direktorat Rehabilitasi Anak di Kementrian Sosial RI.
Ia mengatakan bahwa bayi yang ditelantarkan merupakan anak negara yang menjadi tanggungjawab negara. Warga negara yang peduli bisa mengajukan adopsi melalui prosedur yang sudah ditetapkan. Prosedur mengajukan formulir pengajuan melalui DInas Sosial Kota/Kabupaten yang nanti akan diteruskan kepada UPT Panti Perlindungan Anak Sidoarjo. 
Selama proses mengajukan tersebut, akan dilakukan beberapa tahapan pemeriksaan mulai dari survei kondisi calon orang tua asuh bayi hingga berbagai pertimbangan lainnya.
"Baik pengalihan bayi atau pun adopsi bayi semuanya harus dengan sepengetahuan Dinas Sosial setempat," ujar Fery. (dan/feb)

Berita Lainnya :