Indomaret SPBU Tlekung Dipermasalahkan


BATU - Komisi A DPRD Kota Batu bersama Dinas Penanaman Modal, Layanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja, (DPMPTSP) serta Satpol PP Kota Batu, Jumat (5/7), mendatangi Indomaret di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Keberadaan minimarket itu dianggap melanggar Perda yang berlaku.
Sidak dilakukan, karena minimarket itu berada satu lokasi dengan SPBU Tlekung tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain itu, juga melanggar Perda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang di sahkan bulan Maret lalu.
Ketua Komisi A DPRD Kota Batu, Sudiono mengatakan, berdirinya toko modern baru Indomaret yang beroperasi dekat dengan toko modern Alfamart memiliki jarak sangat dekat yang melanggar Perda.
"Sesuai dengan Perda yang sudah di sahkan pada Maret 2019. Di dalamnya telah mengatur jarak antara toko modern satu dengan yang lainnya. Misalnya seperti Indomaret maupun Alfamart jarakanya tak boleh berdekatan sesuai dengan aturan," ujar Sudiono kepada Malang Post usai sidak.
Ia menguraikan, sesuai Perda untuk jarak dua toko modern di jalan Provinsi minimal 500 meter. Sedangkan untuk toko modern di yang masuk jalan kota/kabupaten jarak minimal 1000 meter.
"Kalau untuk IMB SPBU Tlekung memang sudah dilengkapi sesuai dengan site map. Namun dalam izinnya tidak menunjukkan bahwa di areal SPBU terdapat toko modern. Hanya izin resto, musala, dan mini market," terangnya.
Dengan masalah tersebut, politisi PKB itu menegaskan agar manajemen SPBU menggunakan label mini market sesuai dengan IMB. Bukan menggunakan label Indomart yang terbentur Perda. 
"Jadi kami minta agar pihak SPBU mengganti label Indomaret menjadi mini market agar bisa beroperasi. Jika tidak, toko modern yag melanggar Perda bisa ditutup sesuai aturan," tegasnya.
Sesuai dengan ketentuan, jika tidak diganti lebel selama 7 hari maka akan ditutup. Namun sesuai kesepakatan saat sidak Komisi A dan dinas terkait memberi toleransi hingga akhir bulan ini. Mengingat butuh waktu panjang untuk bagi pihak SPBU untuk mengurus pergantian label.
Sekretaris DPMPTSP Kota Batu, Retno Marganingsih menambahkan, pengajuan izin yang sudah masuk meliputi, SPBU, musola, resto dan mini market. Tapi tidak untuk Indomaret.
"Memang semua izin sudah lengkap. Tapi keberadaan Indomaret itu belum ada izinnya. Ini juga melanggar Perda antara dua toko modern yang berada di Jalan Raya Tlekung dengan jarak tak sampai 1000 meter," paparnya.
Sementara itu, Plt. Kasatpol PP Kota Batu, M. Noer Adhim yang turut hadir dalam sidak mengatakan, sebagai penegak Perda hanya melakukan tugas berdasar ketentuan dengan Perda yang dibuat Pemkot Batu. Tugas tersebut juga tak bermaksud untuk menghalangi investasi yang masuk ke Kota Batu.
"Seperti yang sudah diungkapkan oleh Ketua Komisi A dan Dinas Perizinan bahwa berdirinya Indomaret di area SPBU Tlekung tidak memiliki izin dan melanggar Perda. Solusi agar tak melanggar aturan kami sarankan agar segera diganti label Indomaret sesuai izin," tegasnya.
Sementara itu, Owner SPBU Tlekung sekaligus Indomaret, Joko Suprapto mangatakan, keberadaannya usaha tersebut sesuai dengan IMB. Begitu juga dengan adanya Indomaret karena menyesuaikan dengan standar Pertamina jika SPBU Prima harus memiliki toko modern Indomaret.
"Semua izin sudah kami penuhi. Kami bikin SPBU ini dan berinvestasi besar dengan standarisasi SPBU yang prima. Artinya SPBU harus ada fasilitas toko modern sejenis Indomaret maupun Alfamart yang bekerjasama dengan Pertamina," paparnya.
Dengan persoalan yang dihadapinya, baik tak dimilikinya IMB toko modern dan melanggar Perda. Pihaknya akan berkoordinasi lagi dengan Pertamina dan pihak Indomaret untuk mengganti label nama Indomart dengan mini market.
Ia mengungkapkan, adanya Indomaret di SPBU Tlekung karena mengacu pada SPBU yang ada di Jalan Diponegoro, Kota Batu. Bahkan menurutnya di Jalan Diponegoro jarak Indomaret dengan Alfamart hanya terpisah jalan raya atau saling berhadapan.
"Kami keberatan jika Indomaret ditutup. Kami minta waktu hingga akhir bulan ini untuk mengajukan perubahan label ke Pertamina dan Indomaret. Karena untuk pengajuan butuh lebih dari 7 hari," pungkasnya. (eri/aim)

Berita Terkait