Pembangunan Tak Bergantung APBD


BATU - Pembiayaan infrastruktur daerah tak harus menunggu alokasi anggaran dari APBD maupun APBN. Pemerintah daerah (pemda) bisa melakukan inovasi mencari sumber anggaran lain untuk pembangunan.
Hal ini terungkap dalam seminar nasional 'akselerasi inovasi pembiayaan untuk percepatan pembangunan infrastuktur daerah' , Jumat (8/3). Seminar yang digelar Kemenko Perekonomian di Amarta Hills Hotel and Resort ini dihadiri Wali Kota Batu Dra. Dewanti Rumpoko, M.Si  dan sejumlah pejabat.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan melalui seminar tersebut dicari alternatif pembiayaan untuk membangun daerah. Yakni melalui peran swasta, obligasi daerah atau melalui sekuritisasi aset melalui BUMD.
"Dalam mengembangkan infrastruktur daerah seperti jalan raya, pemda tidak perlu menunggu APBD ataupun APBN. Tapi harus melalukan inovasi untuk menumbuhkan perekonomian.  Jadi tak perlu tunggu cara konvensional," paparnya.
Dengan inovasi lanjut  Iskandar, bisa dipastikan seluruh pemda dapat membangun infrastruktur dalam mendorong geliat perekonomian. Baik jalan alternatif hingga tol yang nantinya juga berimbas pada pembangunan industri di setiap daerahnya.
Saat ini Pemkot Batu sedang upayakan inovasi melalui misi Kota Batu 'Desa Berdaya Kota Berjaya'. Di antaranya kerja sama dengan pihak swasta seperti pembangunan kereta gantung tahun 2020,  maupun pengembangan melalui BUMD seperti BWR.
Wali Kota Batu Dra. Dewanti Rumpoko, M.Si mengatakan, inovasi percepatan pembangungan untuk mengurangi kemiskinan. Selain itu memacu pertumbuhan ekonomi.  Begitu pula dengan Kota Batu,  potensi wilayah yang masih tergarap 35 persen dari total luas wilayah 202,3 Km persegi.
Dewanti menjelaskan, berbagai upaya telah dilakukan Pemkot Batu untuk melakukan pengembangan infrastuktur. Sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 6,4 persen tahun 2018.
"Sebagai kota wisata, Batu telah berkembang pesat. Luas wilayah Kota Batu yang masih dieksplore 35 persen,  sisanya lahan hijau atau hutan.  Kini mengelola APBD sebesar Rp 1 triliun pada tahun ini," papar Dewanti kepada Malang Post.
Ia menguraikan, berbagai prestasi telah dicetak Pemkot Batu dari pembangunan dan pengembangan infrastuktur. Sehingga mampu menekan kesenjangan gini rasio 0,28 antara yang kaya dengan yang miskin.
"Dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang mampu berada di atas Provinsi Jatim dan kesenjangan gini rasio yang dicetak,” imbuh Dewanti.
Artinya, lanjut dia, dengan prestasi tersebut Pemkot Batu hadir di antara masyarakat. Yakni dengan melakukan pembangunan infrastuktur yang berpihak ke masyarakat. Bahkan melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM yang tumbuh pesat. (eri/van)

Berita Terkait

Berita Lainnya :