Politik Uang di Pemilu, Permisifitas Masyarakat Kota Batu Tinggi


BATU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batu menyatakan permisifitas masyarakat Kota Batu masih tinggi dalam politik uang dalam Pemilu 2019. Pernyataan tersebut berdasar penelitian kuantitatif dari survey 144 responden warga Kota Batu secara acak dengan hasil 27 persen mengakui pernah menerima dan akan menerima money politics.
Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Batu, Yogi Eka Chalid Farobi mengatakan, tingginya politik uang menjadi metode bagi para timses dalam pemenangan para calonnya di Pemilu 2019. Karena itu pihaknya, meminta kepada masyarakat Kota Batu agar berani melaporkan ke Bawaslu dan pihak Kepolisian.
"Permisifitas di masyarakat Kota Batu dalam politik uang masih tinggi. Itu kami dapat dari hasil survey acak dari 39 responden dari 144 responden warga Kota Batu masih menerima politik uang," ujar Yogi kepada Malang Post, Rabu (27/3).
Ia menjelaskan, lebih parah lagi 62 persen responden yang mengetahui atau menerima politik uang menjawab tidak akan melaporkan penerimaan uang tersebut. Artinya dalam masa kampanye masih banyak masyarakat Kota Batu yang menginginkan politik uang di Pemilu 2019.
Lebih lanjut, dikatakan Yogi, yang lebih parah lagi dari pengalaman responden di Pemilu sebelumnya 48 persen menerima uang di rumahnya. Sedangkan 28 persen menerima rumah Timses. Sehingga Bawaslu tak bisa menindak karena yang memberikan uang bukan dari tim kampanye, tapi dari tim sukses yang tidak terdaftar secara resmi.
"Bahkan dalam menjalankan kampanye untuk menghindari tindak pidana Pemilu. Partai atau caleg juga menggunkan modus kamuflase kegiatan sosialisasi tentang kesehatan yang diselipi pemberian kalander dan stiker," bebernya.
Sehingga hal itu diartikan Bawaslu, bahwa para calon peserta Pemilu tahu cara menggunakan politik uang tanpa melalui dirinya. Melainkan dari timses untuk menghindari tindak pidana.
Ditambahkan Ketua Bawaslu Kota Batu, Abdur Rochman jika pemberian politik uang tersebut juga menjadi dilema. Pasalnya dalam aturan UU 7 Pemilu juga memperkenankan memberikan uang bentuk transport dengan kewajaran standar biaya umu (SBU) di Kota Batu sebesar Rp 50 ribu. Hal tersebut juga berlawan dengan SK KPU 278 tentang uang transport dan makan minum tidak boleh diberi dalam bentuk tunai.
"Dari identifikasi potensi politik uang dalam Pemilu 2019 di Kota Batu yang cukup tinggi. Kami berharap masyarakat lebih partisipatif dalam pengawasan terjadinya pelanggaran," tegasnya.
Diketahui dari survey 144 responden, 43 persen perempuan dengan sisa 58 persen laki-laki. Dengan usia 17-25 tahun, 26-40 tahun, dan 41 tahun keatas masing-masing 33 persen. Sedangkan di bidang pendidikan merata dengan mayoritas 56 persen lulusan tingkat SMA dan sisanya lulusan SD, SMP, S1 dan tidak sekolah. (eri/udi)

Berita Terkait