Respon Peringatan Satpol, PKL Tinggalkan Alun-alun


BATU - Banyaknya PKL berjualan di areal alun-alun mulai mendapatkan perhatian dari Pemkot Batu. Setelah Satpol PP memberikan peringatan agar PKL tidak berjualan di alun-alun, khususnya ring satu (lingkaran alun-alun) Pemkot segera membahas standar operasional prosedur (SOP) penataan PKL berjualan.
Penyusunan SOP tersebut, merupakan tanggapan Pemkot setelah melihat PKL di sekitaran Alun-Alun yang tidak tertib dan mengganggu kebersihan atau kenyamanan wisatawan. Pemkot tetap menyusun SOP meskipun PKL sudah mulai tidak berjualan di areal ring satu Alun-alun, Senin (9/7) kemarin. Hal itu menandakan PKL merespon peringatan yang dikirim Satpol PP Kamis (5/7) lalu.
Penjabat Sekda Kota Batu, Eddy Murtono mengatakan, penertiban atau penataan PKL harus dibicarkaan dengan OPD Pemkot Batu dan TNI/Polri, seperti Satpol PP, Polres, Kodim, Dishub dan Diskoperindag. "Bahkan kita juga harus mengundang paguyuban PKL di Alun-Alun Kota Batu untuk mencari solusi sehingga tidak bergejolak," ujar Eddy kepada Malang Post.
Ia menjelaskan, salah satu opsi adalah penggunaan foodcourt yang telah dibangun Pemkot di areal Alun-alun atau depan GOR Ganesha. Meski foodcourt tersebut adalah aset Pemkot, harus dilakukan MoU dengan pihak pengelola sebelumnya. "Untuk saat ini, kita juga masih bicarakan dan membuat konsepnya. Nanti setelah MoU ditandatangani, baru bisa dimanfaatkan foodcourt tersebut," bebernya.
Eddy mengatakan jika penataan ketertiban Alun-Alum bertujuan untuk kebaikan bersama sehingga semua elemen harus duduk bersama dan mencari solusi. Tak hanya itu, kesadaran menjadi kunci penting Alun-Alum bisa tetap menjadi ikon Kota Batu.
"SOP bertujuan agar pedagang ikut menjaga kerapian dan kebersihan. Jika Alun-Alun Kota Batu telah tertib dan nyaman, secara tidak langsung pedagang juga akan mendapat keuntungan," paparnya.
Sementara itu Plt Kepala Diskumdag Kota Batu, Endang Triningsih mengatakan terkait penertiban harus dibicarkan bersama agar ada solusi bagi PKL. "Jika sudah duduk bersama dan ada solusi, selanjutnya menjadi tugas kami untuk memberikan pembinaan untuk meningkatkan kualitas SDM dan produk PKL agar menjadi UMKM. Ini juga sejalan dengan program Pemkot Batu untuk mengembangkan UMKM," paparnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pelaku Niaga Sipil (PNS) PKL Alun-alun Batu, Puspita Anggraini mengatakan sebelum dilakukan penertiban harus ada solusinya. Salah satunya adalah penempatan foodcourt yang baru dibangun.
"Harus ada solusi, sebelumnya pernah dibahas jika ada 84 PKL yang terdaftar bisa menempati foodcourt tersebut, tapi hingga saat ini belum terlaksana. Karena kami tahu jika pembangunan foodcourt juga bertujuan untuk menata PKL berjualan di Alun-Alun," pungkasnya. (eri/feb)

Berita Terkait

Berita Lainnya :

loading...