Satpol PP Siap Bertindak Tegas, PKL Alun-alun Dideadline 3 Hari

 
BATU - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu memberikan surat peringatan alias warning kepada semua pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di ruas jalan Alun-Alun Kota Batu, Kamis (5/7). Surat tersebut menegaskan PKL yang berjualan di Alun-alun Kota Batu dilarang berjualan di area ring satu (area dilarang berjualan,red) dalam waktu tiga hari ke depan. 
Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kota Batu Yopi Supriadi menegaskan, selama tiga hari semua PKL Alun-alun Kota Batu agar tidak berjualan lagi. Pasalnya dengan semakin menjamurnya PKL yang berjualan di fasilitas umum di area public, seperti trotaor itu melanggar perda yang ada. Selain itu, penertiban ini dilakukan untuk mengembalikan keindahan Alun-alun Kota Batu. 
"Sebelum melakukan penertiban, kami sosialisasikan terlebih dahulu melalui surat peringatan kepada semua PKL di Alun-alun Kota Batu. Jika tidak digubris, kami bersama tim gabungan TNI dan Polri bakal segera menertibkan PKL dalam waktu tiga hari ke depan," ujar Yopi kepada Malang Post kemarin.
Ia menjelaskan, penertiban tersebut dilakukan setelah dari pantauan anggotanya yang melihat PKL semakin menjamur. Sehingga banyak trotoar yang dipenuhi PKL untuk berjualan. "PKL sudah memakan badan jalan trotoar. Sehingga mengganggu pejalan kaki atau pengunjung dan itu melanggar peraturan," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pelaku Niaga Sipil (PNS) PKL Alun-alun Batu Puspita Anggraini mengatakan ,sebelum menggusur PKL di Alun-alun Kota Batu, semestinya harus ada solusinya yang diberikan. Salah satunya, tempat makan atau foodcourt yang dibangun Pemkot Batu yang belum difungsikan.
"Sebelum mengggusur harusnya ada solusi. Dulu sudah pernah dibahas jika ada 84 PKL yang terdaftar untuk menempati foodcourt itu. Namun belum dilaksanakan hingga hari ini (kemarin, red). Kami berjualan sudah penuh prediksi dan segala risiko. Seharusnya foodcourt segera dimanfaatkan," protes Puspita.
Ia menambahkan, jika pembangunan foodcourt juga bertujuan untuk mengurai jumlah PKL. Sehingga ia berharap, Pemkot Batu segera memberikan solusi terkait lokasi yang bisa dimanfaatkan pedagang berjualan. 
Tak berbeda dengan Wawan (46), PKL di Alun-Alun Batu ini menambahkan, jika memang akan dilakukan penertiban tidak boleh tebang pilih. "Saya sudah diberi surat peringatan, karena tergabung dalam PNS. Saya akan sharing dengan anggota, koordinator dan ketua untuk menanggapi surat ini," ungkapnya.
Plt Kepala Diskoperindag Kota Batu Dr. Endang Triningsih mengatakan, penertiban PKL bukan bagian dari Diskoperindag. Sesuai tupoksi, pihaknya hanya memberikan pendanaan, sosialisasi untuk meningkatkan kualitas produk perdagangan.
"Jika memang digusur, nanti Pemkot bakal memberikan solusi. Setelah itu, kami dari Diskoperindag akan membantu mereka dengan pelatihan, meningkatkan SDM mereka, membentuk koperasi. Sehingga mereka membentuk UMKM yang mandiri," pungkasnya. (eri/lim)

Berita Terkait

Berita Lainnya :