Selama Ramadan, PNS Terlambat Diberi Sanksi


BATU - Memasuki bulan Suci Ramadan, jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Batu memberlakukan jam kerja lebih pendek. Meski begitu, aturan ketat dan sanksi akan diberlakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batu bagi ASN yang terlambat.
Kepala BKPSDM Kota Batu, Siswanto mengatakan, aturan jam kerja lebih pendek dari hari biasanya mengikuti surat edaran dari Kemenpan RB. Tujuannya agar ibadah dan pekerjaan tetap berjalan lancar dan maksimal. "Untuk bulan Ramadan, instansi pemerintah akan memberlakukan 7 jam kerja. Baik bagi instansi yang memberlakukan lima hari kerja atau enam hari kerja dalam satu minggu," ujar Siswanto kepada Malang Post, Jumat (3/5).
Ia menjelaskan, pengurangan jam kerja tak boleh mempengaruhi kinerja ASN. Bahkan untuk keterlambatan dan tidak masuk tanpa surat keterangan akan mendapat sanksi. Siswanto menerangkan, ASN yang terlambat dan tak masuk kerja tanpa keterangan, akan mendapat sanksi. Sanksi yang diberikan mulai dari teguran lisan, tertulis hingga penurunan pangkat. "Meski jam kerja lebih sedikit tak boleh membuat ASN leha-leha. Artinya, ASN yang tak mengindahkan aturan, akan kami beri sanksi," tegasnya.
Ia menjelaskan, sanksi yang diberikan beragam. Sesuai aturan dari Kemenpan-RB, untuk ASN tanpa keterangan dan telah terakumulasi hingga 5 hari akan mendapat sanksi teguran. Sedangkan ASN tanpa keterangan, antara 5-10 hari akan ditegur secara tertulis, 11-15 hari diberi pernyataan tak puas. Hingga ASN tanpa keterangan 26-30 hari disanksi penurunan pangkat setingkat dan lebih dari 46 hari akan diberhentikan dengan tidak hormat. "Nantinya kami akan mendata ASN mana yang terlambat dan tidak masuk tanpa keterangan. Kemudian kami akan akumulasi waktu keterlambatan atau tak masuk tanpa keterangan," paparnya.
Karena itu, sesuai dengan aturan, sanksi teguran langsung dilakukan oleh Kepala Bidang atau Kepala OPD. Sedangkan tertulis akan diberikan oleh BKPSDM. (eri/udi)

Berita Terkait