Sidang PK Mantan Kabid Informasi Diskominfo Digelar


BATU - Sidang Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa diajukan mantan Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kota Batu, Susilo Tri Mulyanto digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (27/3). Susilo Tri Mulyanto yang akrab disapa Ayik menjadi tersangka dalam kasus pengadaan buku 2016 Pemkot Batu. Ayik mendapatkan vonis selama satu tahun penjara dan kini sudah bebas.
Hadir dalam sidang PK tersebut, 3 orang hakim yang ditunjuk dan ditetapkan Mahkamah Agung RI antara lain, Hakim Ketua Jokoda, Kusdaryanto, Agus Yunianto, serta Penasehat Hukum (PH) Susilo Trimulyanto dari Kantor Bantuan Hukum Edan Law, Sumardhan, SH dan Ari Hariadi, SH.
Tampak pula Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Batu, Alfadi Hasiholan Sipahutar pada saat perkara ini disidangkan pukul 09.30 WIB. Sidang dimulai dengan pemeriksaan identitas pribadi pemohon dan surat kuasa Penasehat Hukum. Begitu juga dengan berkas PK dari putusan PN asli dan copy yang dileges.
Kemudian Hakim Ketua Jokoda menanyakan apakah pemohon masih menjalani masa pidana? Dijawab Penasehat Hukum jika pemohon sudah bebas. Bahkan Ayik menimpali, "Sudah bebas pak, itu yang masukkan saya ke penjara," sambil menunjuk JPU Alfadi.
Memori PK disepakati Penasehat Hukum dan JPU untuk tidak dibacakan. JPU juga sudah menyiapkan kontra memori PK yang langsung diserahkan ke Majelis Hakim. Sehingga sidang hanya berlangsung selama sepuluh menit dan akan dilanjutkan kembali Rabu (3/4) pekan depan.
Sidang itu  untuk mendengarkan pendapat Majelis Hakim dan menandatangani berita acara dan putusan Mahkamah Agung RI.
Sebagaimana diberitakan, pekan lalu pemohon PK Susilo Trimulyanto yang telah bebas menjalani masa pidana 1 tahun 1 bulan mengajukan PK karena merasa tidak mendapat keadilan dalam perkara Pengadaan Buku Profil Kota Batu.
Kasus pengadaan buku profil Bappeda Kota Batu ini cukup menyita perhatian publik. Dalam kasus tersebut Susilo Trimulyanto yang dalam kegiatan tersebut sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) didakwa melakukan korupsi senilai Rp144 juta.
Sumardhan, Penasehat Ayik Ayik mengatakan bahwa apa yang telah didakwakan padanya itu tidak adil. Karena menurutnya Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dalam putusan pengadilan Tipikor tingkat pertama masih bebas.

Berita Terkait

Berita Lainnya :