Sidang PK Mantan Kabid Informasi Diskominfo Digelar

"PA yang notabene Kepala Bappeda saat itu M. Chori selaku penanggungjawab anggaran, kegiatan dan barang masih bebas. Begitu juga dengan PPK M. Rizki sebagai pimpinan kegiatan yang menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada pihak ketiga," bebernya.
Atas ketidakadilan dalam penetapan Ayik sebagai tersangka dan terdakwa hingga menjalani masa pidana itulah yang menjadi dasar alasan dirinya mengajukan PK.
Bahkan, Sumardhan mengatakan, penyidik yang juga Kasipidsus Andi Ermawan melakukan penyalahgunaan wewenang dan kejahatan dalam jabatan dengan melakukan tebang pilih atau diskriminasi dalam penetapan tersangka. "Karena itu ini patut diduga ada permainan dalam masalah ini," ujar Sumardhan usai sidang.
Menurutnya, pasal 55 KUHP tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada perencana atau otak dan penggerak. “Tapi  klien saya sendirian yang dijadikan tersangka. Tidak mungkin sendirian, pasti bersama-sama atau korupsi berjamaah. Seharusnya Kejaksaan Negeri Batu sudah bisa menangkap Kepala Bappeda dan PPK,” ujar Sumardhan.
Selain PK Ayik juga melakukan upaya lain dengan melaporkan dan mengirim pengaduan ke Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jampidsus, Jamwas, Kejati Jawa Timur, Aswas Kejati, Aspidsus Kejati dan Komisi Kejaksaan.
"Saya merasakan didholimi penyidik. Saya sudah kooperatif dalam upaya menyelesaikan masalah ini. Tapi malah dijadikan tumbal untuk amankan PA, PPK dan pejabat pengelola keuangan daerah lain," bebernya.
Ayik juga mengatakan bahwa dirinya merasakan tekanan dan intimidasi serta dibohongi sebelum perkara ini disidangkan. JPU minta agar pemohon segera menyerahkan uang kerugian negara sebagai uang titipan agar tidak dikenakan pasal 2 UU Tipikor. "Dalam dakwaan dan proses persidangan telah teruji dan terbukti, bahwa saya tidak menerima aliran dana dari kegiatan tersebut. Semuanya dibawa oleh pihak ketiga yaitu Panca Sambodo," tegas Ayik.
Dirinya juga merasa dibohongi oleh dua JPU secara terpisah. Dikatakan Ayik mereka bilang uang kerugian akan ditanggung dan dibebankan ke Panca Sambodo yang sampai saat ini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). "Belum lagi JPU juga melakukan penggelapan fakta persidangan dalam tuntutan sehingga saya harus dipidana," beber Ayik.
Sampai saat ini, Panca Sambodo yang berstatus DPO di vonis oleh MH 5 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta dan wajib mengembalikan kerugian negara atau jika tidak akan dilakukan sita aset pribadi. (eri/udi)

Berita Terkait