Tim Sidak Sasar Bangunan Tak Ber-IMB


BATU - Pemkot Batu bakal bertindak tegas terhadap pelaku pembangunan gedung atau tempat usaha yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pelaksana tidak boleh melakukan pembangunan sebelum IMB terbit. Pemkot sudah membentuk tim sidak untuk mengecek setiap bangunan untuk melihat IMB.
Wakil Wali Kota Batu,  Punjul Santoso mengatakan, pembentukan tim sidak karena bantak pembangunan dilakukan ketika pemrakarsa belum memiliki IMB. Tim sidak bakal memantau dan mendatangi satu persatu pembangunan di Kota Batu.
"Tim sidak ini menyasar bangunan baru yang sedang dalam proses. Anggota tim sidak antaranya Lurah dan Kepala Desa, Camat, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, hingga Satpol PP," ujar Punjul kepada Malang Post.
Tim sidak tersebut mengecek apakah bangunan tersebut sudah memiliki izin, atau belum. Saat ini banyak bangunan baru. Sebut saja bangunan di Jalan Diponegoro, Jalan Panglima Sudirman atau depan Balai Kota Among Tani dan Hotel dihentikan pembangunannya karena belum memiliki IMB.
Punjul menegaskan, bangunan yang belum berizin harus dihentikan pelaksanaanya. Pembangunan baru dilanjutkan setelah semua persyaratan memenuhi. Misalnya telah memenuhi amdal untuk kelancaran lalu lintas dan lainnya.
"Bangunan lama dan bangunan baru akan dicek. Semua jenis bangunan, baik itu hotel, homestay, toko dan banyak lagi. Adanya tim sidak karena Dinas Perizinan jelas tidak sanggup berjalan sendiri," bebernya
Tindakan tegas tersebut sekaligus menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) 2018 lalu dari sektor retribusi. Sektor ini  mendapatkan  Rp 4,3 miliar atau 46,6 persen dari target Rp 9,3 miliar.
Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Bambang Kuncoro menambahkan, setidaknya bangunan baru yang belum memiliki izin bisa diketahui. Selanjutnya dilakukan evaluasi ulang apakah keterangan rencana kota (KRK) sesuai dengan fakta pembangunan di lapangan.
"Jika pembangunan gedung, hotel atau villa melenceng dari KRK dan belum memiliki IMB, Satpol PP sebagai penindak perda menghentikan sementara pembangunan," pungkasnya. (eri/feb)

Berita Terkait

Berita Lainnya :