Tingkatkan PAD, Cabut Enam Perda

 
BATU - Enam Perda yang dianggap menghambat investasi di Kota Batu resmi dicabut Pemkot Batu dalam paripurna di gedung DPRD, Senin (16/4) kemarin. Pencabutan enam perda tersebut karena kerumitan birokrasi hingga membebani pelaku usaha di sektor pariwisata.
Keenam Perda dicabut antara lain Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pelayanan di Bidang Pengairan, Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Batu, Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan.
Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko menjelaskan, sebagai kota wisata harus lebih terbuka dan dapat memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha."Pencabuatan enam perda tersebut memang harus dilakukan. Karena peraturan tersebut sudah diambil alih atau diatur oleh aturan hukum yang lebih tinggi," ujar Dewanti. 
Ia menambahkan, dengan pencabutan itu berdampak pada peningkatan investasi. Contohnya tentang izin gangguan yang prosesnya wajib ke provinsi. Saat ini hal tersebut tidak perlu dilakukan.
Dewanti juga mengatakan, penataan produk hukum yang dirasa penting dalam sebuah proses pembangunan menuju Kota Batu yang aman, bersih, damai, dan sejahtera. Juga tidak menutup, jika masih banyak diperlukan upaya untuk peningkatan kinerja serta efektivitas pelaksanaan program. Sehingga berbagai kegiatan memiliki tujuan yang lebih terarah dan transparan.
Sementara itu Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Batu Tahun 2017 yang disampaikan Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso juga diterima baik oleh peserta paripurna, kemarin. Namun, Punjul juga mengakui, masih adanya beberapa harus diperbaiki dan ditingkatkan dari berbagai bidang seperti kesehatan dan pendidikan.
"Kami akui, masih ada program yang belum memenuhi harapan dan menjadi evaluasi untuk kegiatan masa selanjutnya untuk lebih baik lagi. Begitu jga dengan saran dan kritik yang diberikan. Anggota DPRD yang hadir menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja," pungkasnya. (eri/feb)

Berita Terkait

Berita Lainnya :