18 Ribu Warga Kota Malang Terima BPNT

Suasana sosialisasi bantuan pangan non tunai Dinas Sosial Kota Malang di Jalan Raya Sulfat, Minggu siang kemarin.
 
 
MALANG - Sekitar 18.600 warga Kota Malang, menerima bantuan pangan non tunai dari Kementerian Sosial RI tiap bulan. Bantuan tersebut tersebar di lima kecamatan Kota Malang, dalam bentuk beras dan telur. Kartu penerima bantuan, bisa memberi pangan bagi warga tak mampu yang terdaftar itu, dengan nilai Rp 110 ribu per kartu.
"Mereka tetap dapat beras, tapi pakai kartu, untuk memudahkan pengawasan. Ada sekitar 18.606 warga yang mendapat bantuan Kemensos, tersebar di lima kecamatan,” kata Kadinsos Kota Malang, Sri Wahyuningtyas dalam sosialisasi BPNT.
Rinciannya,  ada 3564 penerima di Kecamatan Blimbing, 5280 penerima di Kecamatan Kedungkandang, 1709 orang di Kecamatan Klojen, 2862 di Kecamatan Lowokwaru dan sekitar 4000 lebih di Kecamatan Sukun. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa memilih bantuan beras saja, atau bantuan telur, atau kombinasi keduanya.
"Beras yang diberikan bukan beras biasa, tapi beras premium yang lumayan bagus dan enak," terang Yuyun, sapaan akrabnya. Ada beberapa persyaratan penerima manfaat, yaitu, tepat sasaran, tepat jumlah (tak boleh dipungli), tepat waktu, tepat harga, hingga tepat kualitas. Menurut Yuyun, sosialisasi akan digelar secara bergiliran dengan kelurahan lain.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji berharap BPNT bisa benar-benar tersampaikan pada orang yang memang berhak. Pemberian bantuannya pun diharapkan sesuai dengan aturan main dan perundang-undangan yang ada. Dia mengimbau Ketua RW sebagai tokoh masyarakat yang menerima amanah, bisa teliti dan bertanggungjawab dalam memberi kesejahteraan bagi warganya yang miskin.
“RT dan RW adalah gerbang utama masyarakat dan warga. Dengan amanah yang besar ini, kami berharap RT dan RW teliti, bertanggungjawab dan peduli dengan warganya yang kekurangan. Meski honor RT dan RW tidak besar, kami meyakini tugas ini bisa dijalankan dengan baik,” sambung Sutiaji.
Kendati demikian, demi mencegah penyelewengan penyaluran bantuan, Kejaksaan Negeri Kota Malang dilibatkan dalam proses ini. Sehingga, andai ada pihak tertentu yang menyelewengkan bantuan dan mencaplok hak warga miskin, Kejari Kota Malang yang akan bertindak.(fin/aim) 

Berita Terkait

Berita Lainnya :