Ada Paslon Tersangka, Kata SAE Bukan Salah Parpol


MALANG - Wacana parpol meminta maaf dan penundaan Pilwali Kota Malang ditanggapi beragam oleh Tim Sukses Pasangan Calon (Paslon). Dari tiga Paslon, Cawali-Cawawali nomor urut 2 Moch. Anton-Syamsul  Mahmud yang menyambut baik usulan penundaan Pilwali, Sabtu (24/3) kemarin. Sedangkan Paslon No Urut 1 Yaqud Ananda Gudban – Ahmad Wanedi dan nomor 3 Sutiaji-Sofyan Edi Jarwoko memilih mengikuti tahapan yang sudah ada.
Ya, seperti diberitakan Malang Post sebelumnya, akademisi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (HTN-HAN) mendesak Partai politik (parpol) meminta maaf kepada publik dan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Malang ditunda. Dua poin itu mengemuka dalam diskusi Jumat (23/3), pasca penetapan 19 tersangka baru kasus korupsi berjamaah APBD-P 2015 dari eksekutif-legislatif Kota Malang.
Pandangan kalangan Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jatim yang mengimbau keras permintaan maaf pada publik oleh Parpol yang mengusung calon kepala daerah tersangka disambut reaktif oleh Tim Sukses Paslon calon kepala daerah di Kota Malang.
Tim sukses Pasangan Calon No Urut 1 Yaqud Ananda Gudban – Ahmad Wanedi menganggap jika pernyataan tersebut tidak melalui pandangan secara utuh dan obyektif. Hal ini ditegaskan Jubir Timses Nanda-Wanedi, Dito Arief kemarin kepada Malang Post.
“Seharusnya akademisi HTN bisa melihat kasus ini secara utuh dan objektif, bukan reaktif langsung menjudge calon yang tersangka bersama parpol pengusungnya,” ungkap Dito.
Menurut Dito, kasus hukum ini bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Di mana kasus ada karena adanya sebuah proses dan memiliki unsur sebab akibatnya. Terlebih, tambah Dito ia merasakan ada nuansa politik dalam pilkada saat ini.
Sekretaris DPD PAN Kota Malang ini menganggap jika proses hukum calon kepala daerah yang menyandang status tersangka harus dibiarkan berjalan lebih dulu.
“Berikan kesempatan untuk memperjuangkan keadilan bagi para tersangka, termasuk kedua calon Wali Kota yang berstatus tersangka dengan mengedepankan azas presumption of innocent (praduga tak bersalah,red),” tandasnya.
Ia menambahkan dan menjelaskan sebuah perbandingan lebih lanjut terkait pandangan Akademisi tersebut. Yakni, di beberapa daerah lain, contoh Kota Mojokerto, Provinsi Jatim dan Provinsi Jambi juga diketahui terjadi dugaan kasus suap menyuap seperti di Kota Malang.
Namun proses hukumnya tidak seheboh dengan yang terjadi di sini, lanjutnya.  Dito berharap para akademisi HTN dapat mengkaji hal tersebut sebagai perbandingan kasus hukum yang faktual.
“Akan lebih menarik bila itu yang dilakukan oleh ahli HTN. Namun apapun kami menghargai rekomendasi yang dihasilkan dari diskusi kemarin sebagai sebuah wacana hukum dan politik,” tandasya.