Antusias Bayar Pajak, Masyarakat Jadi Teladan


MALANG – Kesadaran masyarakat Kota Malang untuk membayar pajak daerah terus meningkat. Terbukti, sosialisasi sadar pajak yang dilakukan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang sudah direspon masyarakat dan membuahkan hasil. Kalau sebelumnya pejabat yang menjadi panutan pajak, tahun ini masyarakat juga menjadi panutan pajak bagi masyarakat lainnya.
Pekan panutan pajak yang biasanya dilakukan para pejabat lebih dulu, tahun ini BP2D Kota Malang melibatkan masyarakat secara langsung. Sebelum digelar pekan panutan pajak yang diikuti para pejabat dengan melaunching SPPT PBB tahun 2019, Sabtu (23/2) kemarin, BP2D Kota Malang menggelar pekan panutan pajak untuk masyarakat di halaman Balai Kota Malang. Sejak pagi, masyarakat berbondong-bondong membayar PBB. Padahal, SPPT PBB 2019 belum mereka terima. Tapi BP2D sudah mensosialisasikan kepada masyarakat, PBB tetap bisa dibayar hanya dengan menunjukan SPPT PBB tahun sebelumnya atau hanya menunjukan nomor obyek pajak (NOP).
“Antusias masyarakat untuk membayar pajak daerah, khususnya PBB sangat luar biasa. Masyarakat juga menjadi panutan pajak bagi masyarakat lainnya dan menjadi teladan bagi kita semua. Jadi tidak hanya top down, tapi panutan pajak juga berasal dari bottom up,” kata Kepala BP2D Kota Malang Ir. Ade Herawanto, MT kepada Malang Post.
Dijelaskan, bukti kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk membayar pajak daerah, khususnya PBB, capaian PBB sampai dengan pertengahan Februari lalu, lebih dari Rp 2 miliar.
Target pajak daerah yang tidak sedikit membuat BP2D Kota Malang harus terus berinovasi. Tahun ini, target pajak daerah mencapai Rp 501 miliar yang harus dapat diraih BP2D hingga akhir tahun mendatang. “Kami akan terus berinovasi untuk meningkatan layanan dan pendapatan pajak daerah. Hal itu pun sudah sesuai dengan lelang kinerja yang telah ditandatangani beberapa waktu lalu,” ungkapnya.
Meski ada kenaikan target hingga lebih dari Rp 80 M, namun Ade menegaskan tidak akan membebani masyarakat Kota Malang dengan kenaikan nilai PBB. Sam Ade juga mengimbau warga Kota Malang untuk memanfaatkan program pemutihan denda PBB (Sunset Policy III) yang berlangsung tinggal dua bulan lagi. “WP bakal mendapat keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB yang belum terbayar sejak tahun 90-an hingga 2018,” tambahnya.
Sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat tambahnya, masyarakat bisa menyimpan bukti pelunasan PBB baik berupa bukti pembayaran langsung maupun bukti transfer untuk berkesempatan mengikuti undian berhadiah pada saat HUT ke-105 Kota Malang April mendatang.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada gelaran Gebyar Jalan Sehat Sadar Pajak, warga Bhumi Arema berkesempatan membawa pulang aneka doorprize berupa alat elektronik, sepeda motor hingga mobil yang akan  didisplay di halaman Balaikota Malang.
 “Selebihnya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Malang atas peran serta dan partisipasi aktif dalam membayar PBB dan pajak daerah lainnya. Dan juga kami imbau untuk diawasi proses penyetoran uang pajak maupun penggunaannya,” pungkas Sam Ade d’Kross yang juga dikenal sebagai tokoh Aremania. (aim)

Berita Terkait

Berita Lainnya :