Bahas Air, Bakorwil Minta Dua Pimpinan Daerah Bertemu


MALANG - Tidak kunjung usai, sengketa sumber air antara Kota dan Kabupaten Malang membuat provinsi kembali turun tangan. Kedua pimpinan daerah keduanya diminta meluangkan waktu untuk bertemu di Kantor Bakorwil Provinsi Jatim.
Hal ini disampaikan Kepala Bakorwil III Benny Sampir Wanto. Ia ingin mempertemukan Wali Kota Malang Sutiaji dengan Plt Bupati Malang Sanusi dalam upaya menyelesaikan persoalan sumber air yang dimafaatkan untuk PDAM. Dikatakan Benny, memang masih belum ada titik temu antar kedua belah pihak. “Jadi begini, Bu Gubernur ketika kunjungan ke sini meminta kami ingin bertiga saja. Wali kota, plt Bupati, kami bicarakan bertiga. Setelah itu hasilnya kami bertiga menghadap Gubernur," ujarnya.
Benny ingin dalam waktu dekat ini kedua kepala daerah bisa dipertemukan. Pertemuan keduanya ini dilakukan setelah sebelumnya, pihak Pemkot Malang dan Pemkab Malang bertemu di Bakorwil III. Namun pertemuan sekitar sebulan yang lalu itu tidak mempertemukan kedua kepala daerah. “Kami masih mencari waktu Pak Wali bisanya kapan, bupati kapan. Nanti kami undang keduanya, dan bertiga untuk membicarakan itu,” terangnya.
Kata Benny, dipertemukannya kedua kepala daerah karena keduanya memiliki kendali untuk mengeluarkan kebijakan. Sementara di tataran teknis, bisa diselesaikan di masing-masing wilayah.
Meskipun PDAM Kota Malang baru saja memiliki direktur utama yang definitif, menurut Benny itu tidak berpengaruh banyak. Pasalnya, jajaran direksi hanya menjalankan teknis kebijakkan yang dibuat oleh kepala daerah.
 “Maka yang saya pegang ini, komitmen bersama guyub dan rukun. Kalau sudah ada solusi, kami sampaikan. Kalau ini sudah kebijakkan, jadi itu solusinya yang kami bicarakan bertiga. Intinya belum ada titik temu antara Pemkot dan Pemkab. Jadi sekarang hanya tinggal menunggu Wali Kota dan Bupati", terangnya.
Sebelumnya sebuah surat keputusan dari KemenPUPR telah diterbitkan berkaitan dengan ketentuan tarif air yang harus dibayarkan Pemkot Malang atas penggunaan sumber air Wendit milik Kabupaten Malang. Meski sudah ada ketentuan ini, pihak kabupaten tidak puas dan kembali mempertanyakan keputusan ini dan tidak sepakat dengan keputusan tersebut. Sementara Kota Malang tetap berpegang pada surat keputusan dari kementrian tersebut. Inilah yang menyisakan polemik lebih panjang terjadap kota dan Kabupaten Malang.
Terkait diminta waktu untuk bertemu dengan Plt Bupati Malang, Wali Kota Malang Drs H Sutiaji menjelaskan, ia akan mengikuti apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. "Kalau saya akan mengikuti saja", tandasnya saat dikonfirmasi.
Meski demikian, Sutiaji sempat menyatakan jika permasalahan air memang terus dicarikan solusi agar tidak bergantung terus dengan Kabupaten Malang. Seperti akan mengujicobakan pengelolaan air permukaan hingga mengoptimalisasikan sumber air di kawasan Kelurahan Merjosari Kota Malang. (ica/udi)

Berita Terkait

Berita Lainnya :