Balasan Kemendagri, Isi Surat Masih Belum Jelas


MALANG – Konsultasi Pemerintah Kota Malang kepada Kemendagri terkait pembangunan Pasar Blimbing mendapat respon. Pekan lalu, Pemkot mendapatkan surat balasan dari Kemendagri. Isi dari surat tersebut adalah Perjanjian Kerjasama antara Pemkot Kota Malang dengan PT Karya Indah Sukses (KIS) selaku investor dilakukan selama 30 tahun, mulai sejak perjanjian kerjasama (PKS) ditandatangani.
”Sudah keluar, tapi saya belum membaca detailnya. Hanya saja salah satu poinnya adalah kerjasama dihitung sejak awal perjanjian ditandatangani,’’ kata Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto, diwawancarai Malang Post pekan lalu. Terkait dengan keluarnya surat balasan tersebut, Wasto pun berjanji akan menyampaikan kepada pihak PT KIS maupun pedagang.
”Saat pertemuan pada akhir Maret lalu saya menyampaikan, akan mengonsultasikan lebih dulu ke Kemendagri. Termasuk pada poin perjanjian kerjasama. Hasilnya, poin per poinnya akan kami sampaikan, kami cari waktu untuk berbicara dengan pedagang dan investor,’’ tambahnya.
Dia pun berharap dengan keluarnya surat balasan ini, tak ada lagi kendala pembangunan Pasar Blimbing. Dia berharap pasar yang belum pernah direnovasi sejak pembangunannya dulu itu, dapat direnovasi secepatnya.
Terkait dengan keluarnya surat balasan dari Kemendagri tersebut, penasihat hukum PT KIS Abdul Salam SH bersama Gamat, salah satu pedagang Pasar Blimbing yang sudah direlokasi tahun 2012 lalu mendatangi Pemkot Malang. Kepada Malang Post, Salam menyampaikan kedatangannya untuk menanyakan soal surat balasan dari hasil konsultasi.
Namun Salam mengaku kecewa, lantaran kemarin tak ada pejabat yang menemuinya. ”Saya sudah dengar ada surat balasan dari Kemendagri,  makanya saya ke balai kota untuk menanyakan hasilnya. Tapi pejabatnya kok malah menghindar semua,’’ ungkap Abdul Salam.
Dia menguraikan, kemarin datang ke Pemkot Malang langsung menemui Asisten II Kota Malang. Namun saat mengetahui yang datang adalah perwakilan dari PT KIS, menurut Abdul Salam, yang bersangkutan langsung menghindar. ”Tadi terima telepon, kemudian keluar dan tidak kembali lagi,’’ katanya.
Salam juga mengatakan, pihaknya sempat menghadap Sekretaris Daerah, namun tak bisa, lantaran salah satu pegawai menyebut Sekda sedang ada rapat. ”Jelas kami kecewa. Kami datang ke sini dengan itikad baik,’’ kata Salam.
Kekecewaan PT KIS kepada Pemkot Malang tidak hanya sekali ini saja. Saat pertemuan terakhir pada 26 Maret lalu, PT KIS juga merasa sangat kecewa. Dimana saat itu menurut Salam, Pemkot mengundang PT KIS dan pedagang. Dalam surat, pertemuan tersebut digelar untuk membahas poin adendum. Namun nyatanya, yang ada justru pembahasan kerjasama. ”Kalau dihitung sudah berkali-kali kami dikecewakan,’’ tambah Salam.
Seiring dengan usulan perubahan kerjasama, Salam pun ingin lebih dulu melihat perubahannya. Jika memang perubahan itu menguntungkan bagi PT KIS, maka pembangunan pun segera dilakukan. Menurut Salam, selama ini PT KIS sudah sangat siap melakukan pembangunan. Namun saat ada kesiapan, selalu ada kendala.
”Kalau terus-terusan seperti ini, kami pun memiliki opsi lain, yaitu menempuh jalur hukum. Kesabaran kami ada batasnya, jika kondisi ini berlarut-larut dan Pemkot juga tak ada itikad baik, maka tak ada kata lain, kami akan menempuh jalur hukum,’’ tandasnya.
Sementara Gamat, salah satu pedagang yang kemarin ikut bersama Salam mengaku pihaknya sudah melaporkan Pemkot Malang ke Kejaksaan Negeri Kota Malang. Laporan itu terkait dengan pungutan liar yang diduga dilakukan oleh pegawai Pemkot Malang, seiring dengan pembangunan Pasar Blimbing.
Gamat mengatakan, saat awal rencana pembangunan pasar ini mencuat, ada warga yang bukan pedagang pasar Blimbing diminta setor uang untuk bisa mendapatkan lapak. Setoran itu bervariasi, mulai dari Rp 1,25 juta hingga Rp 20 juta.  ”Setahun lalu saya melaporkan ke Kejaksaan. Dan Selasa (10/4) lalu pihak Kejaksaan kembali memanggil saya untuk dimintai keterangan lanjutan,’’ katanya.
Gamat mengaku sangat bertanggung jawab dengan laporannya itu. Karena dia memiliki bukti-bukti terkait dengan pungutan liar tersebut. (ira/han)

Berita Lainnya :