Batalkan Pengelolaan Sumber Air Wendit!


MALANG - Persoalan pemanfaatan sumber air Wendit oleh PDAM Kota Malang makin rumit. DPRD dan Pemkab Malang beri batas waktu sepekan kepada Kementerian PUPR mencabut izin penguasaan dan pengelolaan sumber air Wendit oleh PDAM Kota Malang.
Ada empat surat keputusan (SK) Menteri PUPR yang didesak dicabut dalam waktu sepekan. Yakni SK No 926/KPTS/M/2018 tentang pengolaan sumber air Wendit I, SK No 927/KPTS/M/2018 untuk pengolaan sumber air Wendit II dan SK No  928/KPTS/M/2018 tentang pengolaan sumber air Wendit III. Selain itu SK tentang Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) sumber air Wendit.
Jika empat SK itu tak dibatalkan hingga 19 Februari mendatang, Kabupaten Malang akan menempuh jalur hukum. Yakni menggugat di PTUN. "Kami siap menggugat jika dalam tempo seminggu ke depan tak mencabut SK tersebut," tegas Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko usai mendatangi Kementerian PUPR di Jakarta, kemarin.
Seperti diberitakan Malang Post sebelumnya, DPRD Kabupaten Malang mendatangi Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa (12/2) kemarin. Apalagi dalam BJPSDA diatur tarif air  Rp 133 per meter kubik yang wajib diserahkan PDAM Kota Malang. Namun pembagiannya tak adil, lantaran PDAM Kabupaten Malang hanya mendapatkan Rp 100  per meter kubik. Sementara Rp 33 per meter kubik dibayarkan kepada Perum Jasa Tirta I.
Selain Hari Sasongko, Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono, Direktur Umum PDAM Kabupaten Malang Syamsul Hadi dan sejumlah jajaran Pemkab Malang ikut dalam pertemuan, kemarin. Mereka ditemui salah satu pejabat di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementrian PUPR, Ahmad Fauzi. Kepala Bakorwil Jawa Timur Wilayah III Benny Sampirwanto juga hadir dalam pertemuan itu.
Lebih lanjut Hari menjelaskan, penerbitan SK tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber air Wendit oleh PDAM Kota Malang tak prosedural. Pertama dikatakan Hari, saat PDAM Kota Malang mengusulkan Surat Izin Pengelolaan Air (SIPA), tak menyertakan rekomendasi dari Pemkab Malang. Padahal kata dia, Wendit merupakan aset Pemkab Malang.
"Dalam pengajuannya jelas tidak melalui proses sesuai prosedur dan perundangan. Karena dalam pengajuan itu tak disertai dengan surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Malang," bebernya.

Berita Terkait

Berita Lainnya :