Bentuk Pansus PPDB!


MALANG - DPRD Kota Malang mengusulkan pembentukan Panitia Khusus PPDB. Sebab, pelaksanaan PPDB tingkat SMP jalur zonasi Kota Malang menuai polemik. Sejak awal pendaftaran yang dibuka sejak 20 hingga 22 Mei 2019, ditemui sejumlah kendala oleh para peserta. Salah satunya akurasi jarak oleh ‘google map’ yang kurang tepat. Hingga pemetaan wilayah yang dinilai kurang adil.
Belum lagi daya tampung SMP yang tentunya belum dapat mencover lulusan SD di Kota Malang, sehingga membuat cukup banyak siswa yang tak bisa lanjutkan sekolah di negeri. Hal tersebut menimbulkan protes dari kalangan orang tua peserta PPDB yang merasa bahwa kebijakan ini tak adil.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kota Malang Lookh Mahfudz sampaikan usulnya terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) PPDB. Konsep zonasi yang diterapkan saat ini dinilai kurang tepat dalam memetakan lokasi siswa dan lokasi sekolah. Jadi muncul kekacauan yang diprotes peserta, akibat referensi jarak yang dimunculkan google map dinilai tak tepat.
“Saya pribadi akan mengusulkan dibentuk Pansus PPDB ke Paripurna,” ungkap Lookh Mahfudsz kepada media.
Menurutnya Kebijakan Zonasi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang saat ini sangat kaku. Bahkan cenderung kurang memerhatikan sebaran siswa yang lokasinya cukup jauh dengan sekolah.
“Tafsir terhadap zonasi dari Permendidkbud memberikan ruang kepada Kepala Daerah untuk menetapkan kebijakan sesuai dengan ‘local wisdom’, jadi tidak sekaku yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan,” sambungnya.
Pada jalur zonasi kali ini, 9.197 peserta yang mendaftar sedang pagu atau batas kuota dari sekolah hanya berkisar 6.587. Jadi terdapat 2.610 peserta PPDB jalur zonasi yang tidak dapat masuk ke SMP negeri dan terpaksa harus mencari alternatif lain.
“Sekarang kalau 2.610 anak itu karena tidak diterima di Negeri terus tidak mau lanjut sekolah bagaimana, patut dituntut itu Dindik,” pungkasnya.
Sementara itu, sejak hari pengumuman PPDB pada 23 Mei para orang tua peserta PPDB terus datangi Gedung Dewan untuk sampaikan protes. Hal itu berbarengan dengan pertemuan antara Komisi D DPRD Kota Malang dengan Kadin Dinas Pendidikan Dra. Zubaidah, MM.
Sedang sejak hari kedua pendaftaran PPDB jalur zonasi, terdapat ratusan orang tua yang antre untuk mengadukan kendala syarat administrasi pendaftaran hingga Rabu (22/5) malam. Umumnya data jarak mereka, yang dikeluarkan oleh ‘google map’ tak sesuai dengan jarak sesungguhnya antara rumah mereka dengan sekolah yang dituju.

Berita Lainnya :