Berat, Ganti Cakada Maksimal 30 Mei

 
MALANG - Berstatus tersangka, calon Wali Kota Malang H. Moch Anton dan Ya’qud Ananda Gudban masih bisa mengikuti proses Pilkada Kota Malang. Memang ada ruang untuk mengganti Calon Kepala Daerah (Cakada), namun syaratnya amat berat. Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, penggantian bisa dilakukan jika kasus inkracht, diajukan sebelum H-30 coblosan. 
Yang jelas, kata Ketua KPU Kota Malang Zaenuddin ST MAP, status tersebut tidak mempengaruhi segala proses tahapan Pilkada Kota Malang 2018.
"Proses tahapan Pilkada berjalan sebagaimana yang sudah dijadwalkan. Calon yang menyandang status tersangka tidak mempengaruhi proses pencalonan," jelasnya.
Meski banyak publik Kota Malang bertanya bila calon dengan status tersangka berhasil memenangkan kontestasi Pilkada Kota Malang 2018, Zainudin menegaskan, tugas KPU Kota Malang hanya sebatas proses Pilkada saja.
"Prinsipnya bahwa KPU hanya mengawal saat pencoblosan, perekapan dan penetapan pemenang Pilkada. Siapa pun yang menang meskipun tersangka akan tetap ditetapkan. Persoalan apakah nanti akan diganti setelah dilantik karena jadi tersangka, itu Mendagri yang berwenang memutuskan," jabarnya.
Sedangkan untuk proses penggantian calon wali kota, Zaenuddin menjelaskan hal ini dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa syarat. 
Pencabutan status calon Kepala Daerah sangatlah tidak mudah. Dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang pencalonan pilkada Pasal 78 telah disebutkan secara rinci bahwa penggantian calon dalam Pilkada hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu.
Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan dengan beberapa pertimbangan, tambah Zaenuddin. 
Di antaranya tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap seperti meninggal dunia yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat. Kemudian tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
"Selanjutnya adalah calon yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," tegasnya. 
Artinya, para calon kepala daerah yang tersangkut kasus hukum, seperti tindak pidana korupsi masih berpeluang untuk mengikuti proses Pilkada dan dipilih oleh masyarakat. Namun hal itu tidak berlaku ketika pengadilan sudah mengeluarkan keputusan yang bersifat berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
"Penggantian bisa benar-benar dilakukan ketika kekuatan hukumnya bersifat inkracht," tegasnya lagi. 
Lebih lanjut alumnus ITN Malang ini melanjutkan, penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon yang dikarenakan meninggal dunia, tidak dapat melaksanakan tugas secara permanen, serta dijatuhi pidana dengan kekuatan hukum tetap dapat dilakukan dalam berbagai kondisi.
Kondisi yang dimaksud adalah ketika dalam tahap verifikasi persyaratan calon, sebelum penetapan pasangan calon atau sejak penetapan pasangan calon sampai dengan 30 hari sebelum hari pemungutan suara.
Artinya, jika ada salah satu calon dalam Pilkada dinyatakan atau dijatuhi pidana terhitung sebelum penetapan calon atau maksimal 30 hari sebelum pemungutan suara, maka yang bersangkutan bisa diganti oleh partai politik yang mengusung. 30 hari sebelum pemungutan berarti tanggal 30 Mei 2018, karena coblosan dilaksanakan 27 Juni 2018.
Namun ketika ada salah satu dari pasangan calon yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 hari sebelum pemungutan suara, maka partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
Ketika kondisi tersebut terjadi, maka KPU pun berkewajiban menyampaikan kondisi yang sebenarnya kepada masyarakat. Untuk kemudian proses pemilihan masih dapat dilanjutkan.
"Semua dengan catatan bahwa status hukumnya adalah bersifat inkracht," imbuhnya.
Penggantian bakal calon atau calon menurut Zaenuddin dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan calon Wali Kota menjadi calon Wakil Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota menjadi calon Wali Kota. 
Keputusan untuk mengusulkan nama pengganti pun ditegaskannya lagi, harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat. Yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik. (ica/ary)