Berharap Bejo, Minta Dilantik 31 Oktober


MALANG – Penetapan Drs Abdul Hakim sebagai ketua DPRD Kota Malang oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) langsung mendapat respon pimpinan DPRD Kota Malang. Rencananya hari ini tiga pimpinan dewan akan menggelar rapat Badan Musyawarah (Banmus). Rapat Banmus ini tak lain untuk menjadwalkan rapat paripurna penetapan Abdul Hakim sebagai Ketua DPRD Kota Malang menggantikan Ir Arief Wicaksono.
“Iya, Insya Allah besok ada rapat Banmus. Setelah itu ada sidang paripurna penetapan,’’ kata Wakil Ketua DPRD Kota Malang Rahayu Sugiharti. Rapat Banmus ini mengacu pada surat penetapan dan pengesahan Abdul Hakim sebagai Ketua DPRD Kota Malang dari DPP PDIP.
”Satu atau dua hari setelah Banmus baru kemudian digelar rapat Paripurna penetapan,’’ katanya. Tahapan setelah itu dijelaskan Rahayu adalah mengirimkan hasil penetapan ke Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan SK. Ditanya berapa lama tahapan itu dilalui, Rahayu mengatakan tidak lama.
”Ya dihitung saja, kalau besok  Banmus, kemudian dua hari selanjutnya paripurna, lalu hasil langsung dikirim ke Gubernur. Begitu SK turun, pelantilkan pun bisa langsung digelar,’’ katanya.
Rahayu mengaku  mengetahui Abdul Hakim ditetapkan DPP PDIP sebagai Ketua DPRD menggantikan Arief Wicaksono dari pesan WhatsApp salah satu rekannya.
Namun dia tidak langsung percaya, sehingga dia pun memilih menelpon Abdul Hakim untuk memastikan. ”Kemarin telepon pak Abdul Hakim, beliau membenarkan jika ditunjuk sebagai Ketua DPRD Kota Malang menggantikan pak Arief. Beliau juga menunjukkan surat pengesahan dan penetapan dirinya dari DPP,’’ tambah Rahayu sembari menyebutkan, jika dirinya langsung mengucapkan selamat.
Rahayu pun mengaku lega dengan  datangnya surat penetapan dari DPP PDIP. Karena dengan surat tersebut, kursi ketua DPRD Kota Malang pun terisi kembali. Ya, menurut Rahayu, sekalipun tak berpengaruh secara  signifikan, namun dengan tidak adanya ketua, DPRD Kota Malang pun tak lengkap. Harapannya dengan terisinya kembali jabatan ketua ini, seluruh kegiatan DPRD Kota Malang pun kembali berjalan normal.
Politisi Partai Golkar ini juga mengatakan, setelah pelantikan Hakim sebagai Ketua DPRD, tahapan selanjutnya adalah penetapan alat kelengkapan dewan lainnya. Yaitu penetapan Ketua Komisi B. Dijelaskan oleh Rahayu, karena dengan Abdul Hakim ditetapkan sebagai Ketua DPRD Kota Malang nanti maka jabatan ketua Komisi B pun kosong.
”Pak Hakim kan ketua Komisi. Nah, nanti PDIP kembali menunjuk penggantinya. Mekanismenya sama seperti ini (ketua DPRD, red),’’ tambah Rahayu. Sementara  itu Drs Abdul Hakim, usai mendapatkan surat pengesahan dari DPP PDIP sebagai Ketua DPRD Kota Malang mendatangi Kantor Malang Post, tadi malam.
Hakim datang sendiri di kantor Korane Arek Malang ini, dan langsung disambut oleh Sekretaris Redaksi Buari, dan Koordinator Liputan Vandri Van Battu, serta redaktur lainnya.  Kepada Malang Post, Hakim mengatakan jika Senin (9/10) ini tahap pertama adalah rapat Banmus, selanjutnya Kamis (12/10) rapat paripurna penetapan Ketua DPRD.
Sehari setelah rapat penetapan yaitu Jumat (13/10) surat penetapan dikirim ke Gubernur melalui Wali Kota Malang. ”Surat Keputusan dari Gubernur paling lama adalah 14 hari,’’ katanya. Dari tahapan tersebut, Hakim memprediksi paling lambat dia akan dilantik pada 31 Oktober mendatang. ”Begitu ada SK nanti, ada rapat paripurna lagi untuk penetapan jadwal pelantikan. Saya inginnya tanggal 31 Oktober,’’ urainya.
Dia mengatakan tanggal 31 Oktober karena bejo atau beruntung. Dia tidak menjelaskan detail bejo yang dimaksudnya. Tapi yang jelas, tanggal tersebut sangat baik menurutnya. “Tanggal itu dari  hitungan Jawa, pas kalau dilantik tanggal 31 Oktober,” sebut pria ramah ini bercerita banyak hal dengan redaktur Malang Post. Termasuk saat dia diperiksa KPK  sebagai saksi beberapa waktu lalu. (ira/bua)

Berita Lainnya :