Bongkar Permenhub 108 !


MALANG – Ratusan kendaraan angkutan umum yang beroperasi di Malang Raya, melurug Kantor UPTD DLLAJ Provinsi Jawa Timur, di Karanglo, Kecamatan Singosari, kemarin. Para sopir yang tergabung dalam Serikat Sopir Indonesia (SSI) Malang Raya ini, mendesak pemerintah segera menerapkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017.
Bahkan dalam orasi, Ketua SSI Malang Raya, Agus Mulyono, meminta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri Permenhub Nomor 108 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Mereka menduga, ada permainan sehingga Permenhub itu, tidak segera diterapkan.
“Bongkar! Ada apa dengan Permenhub 108. Pemerintah jangan hanya bisa membuat aturan, tetapi tidak berani menjalankannya,” teriak Agus Mulyono, dalam orasinya.
Dalam Permenhub tersebut, diatur ketentuan uji kir untuk kendaraan online. Serta Surat Izin Mengemudi (SIM) umum untuk pengemudinya. Termasuk Permenhub yang dikeluarkan bulan November 2017 itu, juga ada instruksi supaya menertibkan kendaraan online.
“Namun kenyataannya yang terjadi, setelah kami tunggu sampai pertengahan Februari 2018, sama sekali tidak ada penindakan. Yang dijalankan hanya operasi simpatik saja,” tegasnya.
Seharusnya, lanjutnya, transportasi online yang tidak mematuhi aturan harus ada warning. Harus ada tindakan tegas. “Tetapi kalau pemerintah tidak bisa menjalankan aturan itu, lebih baik dibatalkan dan kembali pada aturan sebelumnya, agar ada payung hukum yang kuat,” ungkapnya.
Selain itu, para sopir juga meminta tentang penerapan kuota angkutan online. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/375/KPTS/013/2017 tentang Penetapan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (Online) di Jawa Timur, kuota taksi online di Malang Raya sebanyak 255 unit kendaraan. Untuk Kota Malang ada 150 unit, Kota Batu 30 unit dan Kabupaten Malang 75 unit. Namun kenyataannya angkutan online yang beroperasi di Malang Raya, melebihi kuota yang sudah ditetapkan.
Setelah berorasi, perwakilan para sopir melakukan audensi dengan Kepala UPTD DLLAJ Provinsi Jawa Timur. Selama audensi berlangsung, mereka mendapat pengamanan ketat dari pihak kepolisian. Bahkan, Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung, sampai turun ke lapangan untuk memimpin pengamanan.
Kepala UPT LLAJ Malang Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, Lely Aryani, mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh sopir, akan ditampung untuk kemudian diteruskan ke Kementerian Perhubungan. “Tetapi ada jenjangnya. Dari kami nanti akan kami sampaikan ke Kepala Dinas Provinsi Jatim. Kemudian melalui Gubernur Jatim, akan disampaikan ke Menteri Perhubungan,” terang Lely Aryani.
Dia mengatakan, bahwa Permenhub nomor 108 tahun 2017 itu, adalah suatu bentuk keseriusan pemerintah dalam mengatur transportasi. Dan terkait masalah pemblokiran apliskasi, sebetulnya dari Menteri Perhubungan sudah bekerjasama dengan Kementrian Kominfo. Tetapi Kementrian Kominfo belum bisa melakukan pemblokiran aplisaki, yang baru bisa diblokir adalah soal berita ujaran kebencian dan terorisme.
Sementara itu, menyikapi demo sopir angkutan umum se Malang Raya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang langsung berangkat ke Jakarta. Kepala Dishub Kota Malang, Kusnadi S.Sos diketahui langsung mendatangi Rakornis di Kementrian Perhubungan bersama dengan kadishub-kadisub seluruh Indonesia.
Rakornis tersebut ditujukan guna membahas polemik yang terjadi dengan transportasi online dan penerapan Permenhub No 108 Tahun 2017.
Hal ini disampaikan Kabid Pengendalian dan Ketertiban Dishub Kota Malang, Raymond Matondang kepada Malang Post kemarin.
“Iya ke Jakarta bersama Kadishub seluruh Indonesia. Bahas ini,” tandasnya.
Sementara itu dalam pengendaliannya di Kota Malang sendiri, Dishub Kota Malang sebelumnya sudah melakukan koordinasi sinergis. Terlebih dalam penanganan bagi penumpang yang bakal terlantar.
Ia mengatakan dari Dishub disediakan sebanyak 5 mobil dan 70 personel untuk mengamankan keadaan dan mengambil penumpang yang terlantar. Sementara dari Polres Malang Kota disediakan 3 unit bus dan 3 truk serta 375 personel.
Lalu dari Kodim 0833 disediakan pula 3 unit truk serta 1 pleton personel kodim 0833. Dinas Pendidikan pun menyumbang sebanyak 9 bus dan 6 elf. Sementara, Satpol PP menyediakan 1 unit truk dan 5 mobil patroli dan juga 60 personel.
“Dan angkutan umum pun ternyata juga menyambut baik untuk melakukan aksi damai. Dengan merelakan angkot gratis,” paparnya.
Pasalnya, menurutnya, terdapat 10 armada angkutan umum jurusan AMG yang menjadi sukarelawan angkutan umum gratis. Lalu jalur AL menyediakan 10 unit angkutan gratis dan jurusan AJG sebanyak 9 unit.
Sementara itu menurut data yang didapat, terdapat sebanyak 350 angkutan umum gabungan se Malang Raya mengikuti unras di Kantor UPT Dishub Jawa Timur. Mereka tergabung dalam SSI (Serikat Sopir Indonesia), APMPU (Aliansi Pengemudi Angkutan Umum) Kota Batu, dan HIPAM (Himpunan Pengemudi Angkutan Umum Malang) Kabupaten Malang.(agp/ica/ary)

Berita Lainnya :

loading...