BP2D Targetkan Pendapatan Pajak 2018 Rp 415 M



MALANG – Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang mengelar Sosialisasi Pajak Daerah tentang Hotel. Di ruang sidang Balaikota Malang, sosialisasi itu tak hanya melibatkan pengusaha atau pengelola hotel, tapi dalam kegiatan tersebut, BP2D juga mengundang pengelola dan pemilik Giest House, serta rumah kos.
”Kos merupakan bagian dari wajib pajak hotel. Dalam aturan rumah kos yang memiliki lebih dari 10 kamar, wajib membayar pajak hotel,’’ katan Kepala BP2D Kota Malang Ir H Ade Herawanto MT, Jumat (10/8).
Untuk pajak hotel, Ade menyebutkan ada 1152 wajib pajak (WP). Terdiri atas 80 WP perhotelan, 77 WP dari kelompok guest house, dan 995 WP dari kelompok rumah kos. “Untuk rumah kos sebetulnya ada 996. Tapi satu rumah kos dibongkar dan dialihfungsikan sebagai gudang. Sehingga jumlahnya sekarang 995,’’ tambahnya.
Sementara untuk hotel, yang dikenakan pajak menurut mantan Kabag Humas Pemkot Malang ini, tak hanya yang berbintang saja. Hotel kelas melati pun dikenakan pajak. ”Pajak yang dibayarkan sesuai dengan pertauran yang ada,’’ tambahnya.
Disinggung dengan sosialisasi yang digelar, Ade mengatakan jika kegiatan ini merupakan bentuk edukasi. Dalam sosialiasi akan dijelaskan seluruh hal tentang pajak hotel. Dia juga mengatakan, sosialisasi ini sekaligus sebagai gerakan rangkaian sadar pajak. Selain diberikan kepada pengelola hotel, guest house dan pemilik rumah kos, juga adakan dilakukan kepada elemen masyarakat lain.
Pajak Hotel, dijelaskan Ade  merupakan satu dari sembilan jenis pajak daerah yang pemungutannya dilakukan oleh BP2D. Di Kota Malang, pajak hotel menyumbang 23 persen ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) kelompok pajak daerah. Tahun 2017 lalu, disebutkan Ade Pajak Hotel menyumbang Rp 43,2 miliar.
Ade juga menyebutkan, tahun 2017 lalu realisasi pajak daerah Kota Malang sebesar Rp 419 M. 23 persen dari realisasi tersebut disumbang oleh pajak hotel. ”Saya berterima kasih, karena bapak ibu semuanya sudah memenuhi kewajiban dan aktif membayar pajak,’’ kata Ade yang menyebutkan sebagai pelaku usaha hotel adalah pahlawan pajak. Itu karena realisasi pajak hotel lebih dari target yang ditentukan.
Sementara itu, Ade juga menjelaskan, target pendapatan BP2D tahun 2018 sebesar Rp 375 M di APBD. Namun target itu naik di Perubahan APBD yaitu menjadi Rp 415 miliar. Sedangkan Pajak Hotel di APBD 2018 sebesar Rp 38 miliar dan berubah naik menjadi Rp 44 miliar di Perubahan APBD 2018.
Sementara itu, Plt Walikota Malang H Sutiaji memberikan apresiasi kepada para pengusaha hotel, guest house dan rumah kos, yang selama ini sudah sangat aktif dalam hal membayar pajak. Dia mengatakan pajak merupakan hal yang memaksa dan diatur dalam undang-undang. Dari pajak itu kemudian dikembalikan kepada masyarakat. ”Komitmen dan konsistensi diminta. Negara dibangun untuk kesejahteraan,’’ kata Sutiaji mengawali sambutannya.
Dia mengatakan pajak sudah ada sejak dulu. Bahkan sejak zaman Belanda. Dari pajak inilah, pembangunan di satu daerah dapat terleasilasi. Dia pun mengimbau seluruh masyarakat di Kota Malang pun patuh membayar pajak. ”Kita harus mengubah mainset, bahwa pajak tak hanya kewajiban, tapi menjadi kebutuhan. Karena dari pajak ini maka hak-hak rakyat tentang untuk pembangunan daerah terwujud,’’ tandasnya. (ira/udi)

Berita Terkait

Berita Lainnya :