Buru Wajib Pajak ABT Yang Bandel


MALANG –  Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang akan mengejar para wajib pajak air tanah yang saat ini masih banyak belum membayar pajak.
Pengeboran air bawah tanah (ABT) jumlahnya diprediksi mencapai ribuan dan tak mengantongi izin, juga tidak membayar pajak.
Selain melakukan sosialisasi, BP2D Kota Malang juga akan melakukan penindakan terhadap wajib pajak ABT yang tidak membayar pajak. Dari sembilan sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang di sektor pajak, pajak air tanah menjadi sumber pendapatan yang memberi kontribusi terendah. Pajak ini menghasilkan Rp 800 juta di 2018, atau hanya menyumbang 0,19 persen kontribusi PAD. Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang Ir Ade Herawanto menjelaskan, pengeboran air bawah tanah jika tidak dikendalikan bisa-bisa air Kota Malang akan habis.
"Sekarang banyak orang ngebor. Bukan tidak mungkin 20 tahun ke depan air bawah tanah di Kota Malang habis, jika tidak dikendalikan. Bahkan mereka mengebor air tanah dengan seenaknya, karena menganggap bahwa itu adalah karunia Tuhan,  tanpa mengindahkan konservasi sumber daya air demi anak cucu kita besok,” ujar Ade dalam Sosialisasi Hippam (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum) se Kota Malang di Ruang Sidang Balai Kota Malang kemarin.
Saat ini terdapat kurang lebih 38 pengelola Hippam di Kota Malang. Mereka memiliki kewajiban membayar pajak sebesar 20 persen dari volume air yang dipakai dan diperuntukkan tiap bulannya.
Tidak hanya pengelola Hippam saja. Bagi pengguna ABT di sektor non niaga, niaga hingga industri dengan bahan baku air juga memiliki kewajiban pajak ini.
"Padahal pajak air tanah ini yang paling kecil besarannya dari yang lain. Hanya sekitar seratus ribuan lho. Kami minta kalau airnya lancar, pemasangannya difasilitasi maka kewajiban pajak juga harus membayarkannya," tegas Ade.
Ia mengatakan saat ini terdapat kurang lebih 400 titik sumur ABT yang ada. Dan diperkirakan lebih banyak lagi potensi yang bisa didapat. Hal ini utamanya dilihat dari tumbuhnya usaha-usaha seperti usaha cuci mobil, kos-kosan, restoran, tempat hiburan hingga hotel yang semakin banyak.
"Tentu kami akan sosialisasi terus. Akan tetapi tahun ini tahun penegakkan. Jika masih bandel tidak mau bayar akan kami segel," tegas frontmant Band D Kross ini.
Ade menegaskan pula dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan operasi gabungan menjaring wajib pajak air tanah yang membandel. Penyegelan akan langsung dilakuan bagi penunggak pajak air tanah ini saat dilakukan operasi. (ica/aim)

Berita Terkait