Darurat!!! Dewan Lumpuh


MALANG - Aktivitas DPRD Kota Malang langsung lumpuh, Senin (3/9) menyusul 22 anggota dewan diboyong KPK ke Jakarta. Mendagri Tjhajo Kumolo siapkan dua opsi untuk atasi kebuntuan pengelolaan pemerintahan di kota pendidikan ini.
Berhentinya denyut nadi dewan langsung terasa hari ini. Sidang paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Wali Kota Malang periode 2013-2018 terpaksa dibatalkan. Padahal sebelumnya dewan sudah berkoordinasi dengan Pemkot Malang menggelar sidang tersebut hari ini.
”Kondisi sekarang tidak kuorum, rapat paripurna tak dapat digelar. Kami terpaksa menunda, karena kondisi,’’ kata Plt pimpinan dewan Plt pimpinan dewan, H Abdurrochman kepada Malang Post.
Untuk diketahui, sidang paripurna yang sudah dijadwalkan itu tak bisa digelar karena sekarang dewan  hanya terdiri dari lima orang. Yakni H Abdurrochman, Subur Triono dan Nirma Cris Desinidya. Sedangkan RB Priyatmoko Oetomo dan Tutuk Hariyani dalam kondisi sakit.
Untuk diketahui, kuorum sidang DPRD Kota Malang sesuai diskresi Kemendagri yakni 22 orang. Kebijakan tersebut diberikan setelah 18 anggota dewan ditahan KPK pada April lalu.
Sidang paripurna LKPJ akhir masa jabatan Wali Kota Malang periode 2013-2018 yang dibatalkan hari ini hanya salah satu contoh. Terdapat sejumlah agenda penting lain yang bakal mengalami nasib serupa. (lihat grafis, red)
Seiring kondisi tersebut Abdurrochman memastikan segera konsultasi ke Kemendagri. ”Satu-satunya jalan ya itu. Bersama eksekutif, kami akan berkonsultasi ke Kemendagri. Kami berharap  ada solusi atau ada diskresi untuk masalah ini,’’ ungkapnya.
Agenda penting lain yakni pembahasan pergantian antar waktu (PAW) anggota dewan pun tak bisa digelar. Wakil rakyat asal dapil Blimbing ini menjelaskan, sebenarnya sudah ada partai yang mengajukan PAW untuk menggantikan anggota dewan yang tersangkut kasus suap APBD- P 2015 jilid II.  
”Rapat paripurna PAW 18 anggota DPRD juga tak bisa digelar, karena menunggu rapat Badan Musyawarah (Bamus),” kata politisi PKB ini. Parpol yang sudah mengajukan proses PAW yakni PAN, PKB, Partai Golkar, dan Partai Demokrat. ”Memang prosesnya masih di gubernur, surat belum turun. Tapi saat surat disetujui, pergantian antar waktu juga tak bisa digelar, karena tak bisa membentuk Bamus untuk paripurna PAW,’’ paparnya.
Terhadap kondisi tersebut, Abdurrochman sudah berkoordinasi dengan Plt Wali Kota Malang Sutiaji. Tujuannya membahas berbagai solusi yang sedang dihadapi. ”Saya sendiri sangat prihatin dengan apa yang dialami rekan-rekan. Semoga mereka diberi ketabahan, dan menjalani semuanya dengan baik,’’ tandas Abdurrochman.
Sementara itu, Sekertaris Daerah Kota Malang Wasto memilih tidak banyak berkomentar dengan ditetapkannya 22 anggota dewan sebagai tersangka baru bakal mengganggu jalannya roda pemerintahan. Ia mengaku belum tahu.  ”Ya kita lihat nanti. Sekarang saya belum bisa ngomong,’’ katanya.

Mendagri Siapkan Dua Opsi
Mendagri Tjahjo Kumolo memantau kondisi yang sedang terjadi di Kota Malang. Karena itu, ia menyatakan akan menggunakan haknya membuat diskresi untuk menjamin keberlangsungan roda pemerintahan di Kota Malang.
"Jadi, untuk mengatasi persoalan pemerintahan dan agar tidak terjadi stagnasi pemerintahan, akan ada diskresi Mendagri," ujar Tjahjo di Jakarta, Minggu (2/9).
Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan itu menjelaskan, kewenangan Mendagri menggunakan diskresi sudah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tjahjo pun akan menugaskan anak buahnya dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) ke Malang.
Opsi lainnya yakni mengundang Sekretaris DPRD Kota Malang dan Sekda Kota Malang ke Jakarta. Menurut Tjahjo, pemda juga meliputi DPRD. “Saya sudah perintahkan membuat payung hukum agar pemda berjalan. Pemda itu pemerintahannya dan DPRD,” ujarnya. (ira/jpnn/van) 

Berita Lainnya :