Debit Sumber Menurun, Seriusi Pemanfaatan Sungai


MALANG - Wali Kota Malang Drs.H.Sutiaji menunjukkan keseriusannya atasi persoalan sumber air PDAM. Orang pertama di Pemkot Malang itu siapkan sejumlah solusi lengkap dengan tahapannya.
Sikap Sutiaji itu  setelah mendapat keluhan warga terkait debit air. Jumat (14/6), ia
sidak pompa PDAM dan sumber air Wendit. Dari hasil pantauan, sumber air yang ditampung dan dialirkam ke rumah warga memang mengalami penurunan. Untuk kebutuhan normal, ambang batas air yang ditampung sekitar 2,5 meter. Namun, saat ini hanya berkisar antara 1 meter hingga 1,5 meter saja.
"Karena saat dialirkan, tidak mungkin pompa itu dikosongi, setidaknya harus ada sisa. Ini yang membuat kadang air tak mengalir lancar," jelasnya. 
Sebelumnya saat sidak, Sutiaji mengungkapkan, ada banyak keluhan yang disampaikan pelanggan terkait air yang dialirkan. Terutama berkaitan dengan debit air yang semakin menurun, bahkan tidak mengalir di jam-jam tertentu.
"Saya sendiri juga bertanya-tanya sebelumnya, kenapa mengalirnya kecil. Tapi setelah saya lihat langsung prosesnya, sekarang saya sudah tahu," terang dia.
Sam Aji, sapaan akrab Sutiaji langsung seriusi skema penyediaan sumber air.
Salah satu pada tahun 2020 mendatang, Kota Malang menargetkan untuk memanfaatkan air sungai atau air di atas permukaan tanah. Langkah tersebut juga dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber air dari wilayah Kabupaten Malang.
"Akan dilakukan kajian mendalam terkait pemanfaatan air di atas permukaan maupun air sungai," katanya.
Pemanfaatan air sungai lanjut Sutiaji, bisa dilakukan pada tahun 2020 mendatang. Karena itu
harus diawali feasibility study (FS) yang dilakukan pada tahun ini. Anggarannya akan dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2019. Selanjutnya dilakukan Detail Engineering Desain (DED) yang dianggarkan pada APBD tahun 2020. "Saya target, 2020 atau 2021 sudah terealisasi," tegas dia.
Salah satu potensi sumber air yang kemungkinan bisa segera dimanfaatkan dalam waktu dekat yakni rolak di Kedungkandang. Saat ini, proses untuk kajian juga sudah dilakukan. Sebab pemanfaatan tersebut dinilai mendesak, mengingat debit air semakin menipis.
"Kalau sekarang masih bisa dikontrol, tapi 10 atau 20 tahun lagi tidak ada yang tahu," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama PDAM Kota Malang, Nor Muhlas menambahkan, proyek mega besar itu menurutnya akan menelan anggaran yang tidak sedikit. "Sehingga, sumber anggarannya bisa memanfaatkan APBD Kota Malang dan juga APBN dengan meminta bantuan kepada Kementerian PUPR," papar dia.
Untuk biaya pemanfaatan sumber air di dalam tanah dan sungai hingga sampai ke rumah warga, menurutnya saat ini masih belum diketahui dengan pasti. Namun dia berharap, biaya yang dibebankan kepada masyarakat umum lebih ringan dibanding dengan instansi dan perusahaan. Sehingga ketergantungan terhadap sumber air dalam tanah dapat ditekan secara perlahan. "Kalaupun nantinya biaya untuk rumah tangga lebih mahal dari sekarang, bisa dilakukan subsidi silang. Agar masyarakat tak terbebani dan membayar seperti sekarang," tegas dia.
Selain itu, pengelolaan air sungai juga dapat dijadikan sebagai wahana wisata. Salah satunya  wisata edukasi. "Ketika ada tempat wisata nanti dapat digunakan untuk  subsidi, dan membantu pembiayaan yang dibebankan kepada masyarakat, khususnya pelanggan PDAM Kota Malang," urai Muhlas.
Terkait konflik sumber air antara PDAM Kota dan Kabupaten Malang, saat ini, masih menunggu keputusan pemerintah pusat. “Ketika sudah masuk wilayah hukum, jadi status quo,” paparnya. 
Untuk diketahui, Pemkab Malang sebelumnya mempersoalkan Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA). Muhlas menambahkan, pihaknya tidak akan memperpanjang konflik yang ada. Ia justru berpikir untuk melakukan inovasi guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. “Ini sudah ranahnya pemerintah pusat. Kami akan pikirkan upaya kami sendiri supaya pelanggan puas dengan pelayanan kami,” tandas dia.(tea/van)

Berita Terkait

Berita Lainnya :