Dewan Desak Perda Pengganti Izin Gangguan


MALANG - Anggota DPRD Kota Malang beri sinyal tak setuju adanya rencana pencabutan Perda Kota Malang No 8 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Izin Gangguan atau HO. Sebab pencabutan perda tersebut mengancam perlindungan dan kenyamanan masyarakat Kota Malang.
Hal ini disampaikan beberapa fraksi seperti Fraksi PKB, PDI Perjuangan dan Gerindra dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap pencabutan empat Perda Kota Malang, kemarin. Salah satu di antaranya Perda Izin Gangguan.
Ketua Fraksi PKB, M Taufiq menjelaskan Perda Izin Gangguan dibuat untuk melindungi masyarakat dari lingkungan usaha yang bisa saja merugikan masyarakat. Seperti pembuangan limbah, keramaian, serta lokasi.
“Memang di pemerintah pusat izin gangguan sudah dicabut. Tapi bagaimana jika tidak ada jaminan dari pemerintah soal keselamatan dan kenyamanan masyarakat? Tolong dipertimbangkan lagi. Dibuat aturan baru lagi,” tegas wakil rakyat yang juga dosen ini.
Ia menambahkan pencabutan perda tersebut menjadi salah satu indikasi pengabaian keamanan terhadap warga. Karena produk hukum yang ada pada dasarnya untuk melindungi warga.
Hal yang sama juga ditegaskan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang,  Sugiono. Disampaikannya Pemkot Malang harus mengevaluasi kembali soal hal ini. Diharapkan peraturan baru muncul mengikuti.
Terkait hal ini Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto menjelaskan jika pencabutan izin gangguan merupakan kebijakan pemerintah pusat yang berlaku secara nasional. Salah satu tujuannya untuk menarik lebih banyak lagi investasi.
"Yang diuntungkan dengan pencabutan izin gangguan sebenarnya banyak. Masyarakat maupun pemerintah juga diuntungkan," jelas Wasto.
Beberapa efek positif dari dicabutnya Izin HO  atau Izin Gangguan menurut Wasto seperti menumbuhkan lapangan pekerjaan, menambah penghasilan dan menumbuhkan lapangan kerja. Selain itu pengurangan pengangguran, hingga meningkatkan daya beli.
"Terkait keamanan dan kenyamanan warga itu bisa dilindungi melalui UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Red),” tegasnya.
UKL-UPL dijelaskannya merupakan dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan atau kegiatan. Wasto menambahkan jika hal inilah aturan yang menggantikan Izin HO dan dapat menyesuaikan dengan jenis usahanya. (ica/van)

Berita Terkait

Berita Lainnya :