magista scarpe da calcio Dewan Geram, Satpol PP Panggil Transmart


Dewan Geram, Satpol PP Panggil Transmart


MALANG - Satpol PP Kota Malang dicuekin pengembang Transmart. Pelaksana proyek tak  menghentikan pembangunan di bekas bangunan MX Mall itu padahal sebelumnya sudah diberi peringatan. Senin (28/5) besok instansi penegak perda tersebut memanggil Transmart untuk dimintai penjelasan pascateguran tak ditanggapi.

Kepala Satpol PP Kota Malang, Drs Priyadi MM memastikan sudah mengirim surat panggilan kepada pelaksana pembangunan Transmart. Ia berharap surat panggilan yang sudah dikirim itu ditanggapi.
Priyadi  mengingatkan semua pihak yang melaksanakan pembangunan harus taat aturan di kota pendidikan ini. Apalagi sebelumnya Satpol PP sudah memberikan deadline kepada pihak pengembang Transmart untuk membereskan IMB.  
Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan Transmart di Jalan Veteran belum dilengkapi IMB. Satpol PP telah menurunkan petugasnya ke lokasi proyek untuk meminta agar hentikan pembangunan sembari menunggu semua perizinan  beres.  Namun pantauan Malang Post kemarin, sejumlah pekerja masih melanjutkan pekerjaan.
Persoalan pembangunan Transmart langsung bikin geram anggota DPRD Kota Malang. Para wakil rakyat itu menganggap pemkot kecolongan dalam bidang pengawasan pembangunan.  “Saya tidak rela wibawa Pemkot Malang diinjak-injak seperti ini,” tegas anggota Komisi C, Afdhal Fauza.
Ia menjealaskan sebenarnya dewan sudah melakukan pengawasan. Awalnya hanya tampak  

aktivitas  pembongkaran bangunan lama MX Mall.  Namun belakangan malah kebut pembangunan.  
 “Pada dasarnya perda harus ditegakkan, siapapun yang akan mendirikan bangunan harus mengantongi IMB terlebih dahulu. Kalau belum ada IMB sudah melakukan pekerjaan pembangunan maka pemkot melalui Satpol PP harus tegas menghentikan kegiatan tersebut,” tegas politisi Partai Hanura ini.
Sugiarto, anggota Komisi C lainnya juga menilai Pemkot Malang kecolongan. Ia heran pembangunan berskala besar tapi belum memiliki IMB. “Kenapa proyek sebesar itu belum punya izin. Mungkin juga izin-izin lainnya belum. Terkait IMB pastinya merembet ke izin lainnya seperti amdal,” katanya.
Politisi PKS ini mendukung pengawalan perda dan pengawasan pembangunan yang seharusnya dilakukan secara tegas oleh Satpol PP. Dengan kenyataan pembangunan belum berizin, kata dia, tindakan yang harus dilakukan yakni menghentikan proses pembangunan.
“Sampai semua perizinan terpenuhi sesuai undang-undang,” pungkasnya.
Sementara itu, sejumlah pekerja di lokasi proyek pembangunan Transmart mengaku  tak mengetahui soal perizinan bangunan. Mereka merasa tak memiliki kewenangan untuk memberi konfirmasi kepada wartawan. Namun demikian tidak memberi narasumber yang bisa dikonfirmasi.  (ica/van)

Berita Lainnya :

Copyright © 2018 Malang Pos Cemerlang