Dewan Minta PBB Sesuai Zonasi


MALANG - DPRD Kota Malang mengingatkan agar dua ranperda terkait pajak harus mempertegas fungsi perda sebelumnya. Salah satunya Pajak Bumi Bangunan (PBB) sesuai zonasi. Selain itu, memperhatikan target penerimaan pajak setelah perda disahkan sampai pada peningkatan kesadaran pajak.
Hal ini dipertegas dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang tentang penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap 2 perubahan ranperda Kota Malang tentang Perda Pajak Daerah dan Pajak Bumi Bangunan.
Wakil Wali Kota Malang Drs H Sutiaji menjelaskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan fraksi terkait urgennya perubahan perda, efek pada kesadaran pajak, sampai beberapa klausul yang diminta dipertegas.
“Adanya perda perubahan tentunya akan menguatkan fungsi petugas pajak dalam pekerjaannya. Melindungi secara hukum untuk menindak dan memaksimalkan penerimaan pajak,” papar Sutiaji dalam rapat paripurna penyampaian jawaban dari eksekutif.
Ia melanjutkan dengan adanya perubahan perda beberapa klausul akan menguatkan upaya Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) untuk meningkatkan kesadaran pajak. Dengan memasukkan program seperti sosialisasi Tax Go Campus, Tax Goes To Mall dan sebagainya.
Selain itu beberapa pertanyaan fraksi soal sejumlah objek pajak potensial seperti panti pijat, Sutiaji menegaskan bahwa panti pijat masuk dalam objek pajak karena dikategorikan sebagai tempat hiburan.
Terkait dengan pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan tentang perbedaan PBB didasarkan pada kawasan, seperti kawasan kumuh Sutiaji mengatakan hal tersebut tentu akan dibedakan.
“Sudah jelas memang ada aturannya di undang-undang. Tentu saja yang di kawasan miskin akan jauh lebih ringan dengan kawasan berkembang. PBB ada aturannya berdasarkan zonasi kawasan kota,” ujar Sutiaji saat ditemui usai sidang paripurna,
Ia melanjutkan perubahan dua ranperda terkait pajak pada intinya hendak memberikan payung hukum yang jelas kepada BP2D. Hal ini dikarenakan adanya pergantian nama dinas menjadi badan. Selain itu juga menegaskan klausul lain soal penerimaan pajak untuk melindungi penerimaan daerah dan juga wajib pajak.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Malang Drs Abd Hakim menjelaskan,  dewan hanya ingin mempertegas fungsi dari dua perubahan perda tersebut. “Kami ingin mempertegas kembali perda pajak ini. Beberapa di antaranya objek pajak, tarif PBB, agar nanti dapat diawasi lebih baik,” ungkap Hakim. (ica/van)

Berita Terkait

Berita Lainnya :

loading...