Digelontor Rp 2 Miliar, Lurah Harus Harmonis Dengan LPMK dan BKM


MALANG - Percepatan pembangunan dilakukan Pemkot Malang. Salah satunya melalui anggaran pembangunan Rp 2 miliar untuk masing-masing kelurahan di Kota Malang. Pembagian anggaran pembangunan itu baru akan direncanakan untuk masuk dalam APBD 2020. Sehingga pada tahun 2020 sudah dapat dilaksanakan.
Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Malang  Sutiaji di sela-sela silaturahmi dan halalbihalal bersama ASN dan masyarakat di Kantor Kecamatan Lowokwaru, Jumat (14/6). Rencananya, penggelontoran dana tersebut akan diserahkan pada tahun 2020 mendatang.
 "Saya berharap dana tersebut bisa dioptimalkan untuk kemajuan masing-masing wilayah kelurahan," kata Sutiaji.
Untuk mengoptimalkan anggaran itu, nantinya Pemkot Malang akan melakukan pembekalan dan workshop khusus untuk mengelola anggaran tersebut. "Saya minta setiap lurah dan jajarannya memperhatikan dan berpedoman untuk itu," papar dia.
Selain melakukan workshop, untuk mengoptimalkan pengembangan kawasan, Sutiaji juga meminta lurah dan jajarannya untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Sebab, ke depan, sudah tidak ada lagi tunjangan penghasilan (tunpeng). Namun, diganti dengan tunjangan kinerja (tukin).
"Ini bukan semata hanya absensi kehadiran atau kelas jabatan. Namun, ada poin konkret terkait output kinerja. Tidak boleh hanya sekadar duduk atau absen saja. Lurah dan Camat harus pro aktif untuk mengawasi kinerja pegawainya," tegas dia.
Ke depan, lanjut dia, Pemkot Malang juga akan membuat aplikasi yang bisa menjadi tabulasi dan penghitungan kinerja ASN. "Hal ini sejalan dengan PP 20/2019 tentang manajemen kinerja, bahwa keaktifan ASN di jajaran kelurahan akan menjadi instrumen penilaian. Sebab, pelayanan publik akan dipusatkan di kelurahan," ujar dia.
Sutiaji menambahkan, jajaran lurah dan camat di Kota Malang harus membangun hubungan yang harmonis dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) serta tokoh masyarakat. "Harus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Tidak boleh ada gesekan antara ASN dan masyarakat. Serta, kuatkan jejaring untuk semakin memantapkan hubungan baik," tandas dia.
Sebelumnya, pada pemerintahan terdahulu sudah pernah ada dana pembangunan untuk kelurahan yang semula di kelola LPMK, kemudian tahun berikutnya dikelola langsung kelurahan. Hanya saja, sekarang anggarannya lebih besar mencapai Rp 2 miliar. Dulu hanya Rp 500 juta kemudian naik Rp 750 juta per kelurahan. (tea/aim)

Berita Terkait

Berita Lainnya :