Diskresi Jadi Langkah Terakhir, Jika Kota Malang Tak Bisa Bon Tahanan KPK


MALANG – Prahara yang dialami pemerintah Kota Malang seiring dengan ditahannya 19 anggota DPRD Kota Malang serta Wali Kota Malang nonaktif, sudah mendapat perhatian dari Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri mengutus tim Otoda pekan depan ke Kota Malang. Sebab, sudah ada sejumlah solusi yang ditawarkan untuk Kota Malang, jika semua buntu maka langkah akhir adalah diskresi.
Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto, kemarin. Wasto berharap, solusi tersebut betul-betul dapat diterapkan. Mengingat, hal ini sangatlah mendesak.
”Pekan depan akan datang. Yang datang adalah  Direktur  fasilitasi kepala daerah dan DPRD, Dirjen Otoda, Kementerian Dalam Negeri,’’ kata Wasto.
Dia memang tak menyebutkan tanggal dan hari apa pihak kementerian ini akan datang. Tapi yang jelas, saat datang nanti pihak  Kemendagri tak hanya berbicara dengan Forkopimda. Tapi juga anggota dewan serta pihak-pihak yang terkait.
”Dalam pertemuan nanti beliau akan menjelaskan secara detail bagaimana solusi – solusi yang akan disampaikan menyikapi supaya agenda-agenda pemerintahan yang berkaitan dengan dewan bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun,’’ terangnya.
Wasto pun menceritakan detail pertemuan dengan Mendagri saat konsultasi Rabu lalu. Dimana dia menyampaikan seluruh persoalan yang terjadi di Kota Malang. Baik itu data kuantitatif keanggotaan dewan yang mengalami persoalan juga disampaikan.
”Termasuk semuanya implikasi hukum yang terkait dengan kuorum juga kita sampaikan,’’ tambah Wasto.
Dia pun mengatakan saat melakukan konsultasi itu, terjadi pembahasan – pembahasan. Namun demikian, pembahasan yang terjadi itu sifatnya hanya pendahuluan. Karena pembahasan dan solusi pasti terkait kondisi Kota Malang akan disampaikan saat pihak Kemendagri datang ke Kota Malang.
Dalam pembahasan-pembahasan yang dilakukan tersebut, kemudian muncul solusi-solusi alternatif. Diantarannya adalalah pergantian pimpinan oleh anggota fraksi. Dijelaskan oleh Wasto, pergantian pimpinan oleh anggota fraksi mengacu pada pasal 41 PP 16 tahun 2010. Di mana di pasal tersebut kata Wasto mengatur bahwa manakala pimpinan DPRD berhalangan dalam jangka waktu 30 hari maka, fraksi bisa menunjuk salah satu anggota untuk memimpin rapat-rapat.

Berita Lainnya :