Ditarik Rp 1 Juta, Pemilik Kios Terminal Mulyorejo Bergolak


MALANG - Puluhan  pemilik kios dalam Terminal Mulyoejo melurug Kantor Kelurahan Mulyorejo, Senin (12/8)  pagi. Mereka memprotes kebijakan Dinas Perhubungan Kota Malang yang mengharuskan mereka membayar Rp 1 juta untuk kontrak kios. Mereka meminta petunjuk kelurahan atas kebijakan Dishub Kota Malang itu.
Selama ini, warga pemilik kios tidak pernah dimintai biaya apapun untuk menempati kios tersebut.  Ketua Paguyuban Pemilik Kios Terminal Mulyorejo, Muhammad Sujai menjelaskan, para pemilik kios memiliki hak guna atas bangunan kios tersebut sejak dahulu, ada sebanyak 23 pemilik kios yang memprotes kebijakan itu.
“Dulu, kami yang disini berjualan di pasar rakyat. Disuruh pindah oleh Pemkot Malang untuk meramaikan terminal. Dan kita diberi tempat disana. Tidak pernah dari dulu membayar apa-apa,” jelas Sujai kepada Malang Post.
Dijelaskannya, sebelum ada Terminal Mulyorejo, pemilik kios adalah pedagang pasar. Saat itu pasar rakyat disebut Pasar Krempyeng. Pasar tersebut dibangun dengan iuran warga dengan membeli lahan untuk dibuatkan pasar. Mereka berjualan seperti biasa sampai ketika pemda meminta lahan tersebut untuk dibuatkan fasilitas pelayanan pemerintah.
“Dulu ini tanah pasar, saat masih di wilayah kabupaten. Waktu sudah menjadi wilayah kota ada pengembangan wilayah, menjadi kelurahan. Tanah ini diminta untuk dijadikan gedung. Kami diberi kompensasinya diberi tempat di dalam terminal itu,” tegasnya.
Saat ini, pasar itu telah menjadi bangunan gedung LPMK Kelurahan Mulyorejo.  Sujai menceritakan, sejak 2001, awal warga menempati kios-kios di dalam terminal, warga tidak pernah dimintai biaya apapun. Hanya diminta mengembalikan biaya kucuran dana pembenahan kios sebesar Rp 3 juta. Dengan cara dicicil tanpa batasan waktu.
Meski begitu di awal 2019 ini, pihak UPT Terminal Mulyorejo menginstruksikan mereka untuk mendandatangani kontrak. Dalam kontrak itu disebutkan, warga pemilik kios harus membayar kios sebesar Rp 1 juta dengan sistem kontrak.
Salah satu alasan lain warga pemilik kios di Terminal Mulyorejo tidak mengindahkan kebijakan kontrak kios adalah layangan surat yang ditujukan pada mereka. Warga kios menganggap surat tersebut tidak masuk akal dan janggal.
Susiana, salah satu pemilik kios menunjukan surat yang ditujukan padanya dari UPT Terimal Mulyorejo. Dalam surat yang ber kop “Pemerintahan Kota Malang Dinas Perhubungan” ini tidak mencantumkan nomor, dan lampiran.
Di kolom perihal tertulis “penandatangan kontrak kios”. Hal janggal lainnya adalah dibagian pojok kanan bawah, yang biasanya menjadi tempat si pengirim undangan, tidak dicantumkan stempel apapun.
“Tidak ada stempel sama sekali. Surat dari kelurahan saja biasanya ada stempel,” jelas perempuan berhijab ini. Hanya tercantumkan tulisan “Hormat Kami, Kasubag Tata Usaha UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Dishub atas nama Linda Sibarani” saja.
Surat ini dianggap warga tidak resmi dan meragukan. Meski begitu warga akan tetap mendatangi kantor UPT Terminal Mulyorejo untuk mencarikan kejelasan persoalan tersebut. (ica/aim)