Gelontor Rp 86 Miliar Akomodir Usulan Masyarakat


MALANG –  Pemerintah Kota Malang banyak mengakomodir program kegiatan infrastruktur yang berasal dari usulan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), yang digelar mulai tingkat RT, RW, Kelurahan, kecamatan hingga tingkat Kota Malang. Tahun ini, sebanyak 122 program kegiatan diakomodir pada tahun ini dengan total anggaran mencapai Rp 86,9 miliar.
Dari lima kecamatan, Kecamatan Klojen yang paling banyak mendapatkan alokasi anggarannya mencapai Rp 27,4 miliar untuk 24 kegiatan. Sedangkan, jumlah kegiatan di Kecamatan Blimbing yang paling banyak akan dilaksanakan pada tahun ini, yakni sebanyak 34 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp 16,7 miliar.
“Semuanya diakomodir dari hasil Musrenbang, jadi berasal dari usulan masyarakat di tiap kelurahan,” kata Kepala DPUPR Kota Malang Ir Hadi Santoso kepada Malang Post, kemarin.
Di Kecamatan Klojen beberapa kegiatan infrastruktur yang akan dilaksanakan antara lain, pemeliharaan berkala Jalan Mayjen Panjaitan, Kelurahan Penanggungan sebesar Rp 4,1 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Rehabilitasi atau pengembangan Jalan Raya Dieng-Jalan Terusan Dieng di Kelurahan Gadingkasri sebesar Rp 4,1 miliar . Kegiatan lain seperti pembangunan drainase dan pembangunan septic tank di beberapa kelurahan juga masuk dalam kegiatan yang diakomodir.
Sedangkan, anggran yang disiapkan untuk mengakomodir di kecamatan lainnya juga cukup besar antara lain, untuk Kecamatan Sukun sebesar Rp 17,8 miliar.  Kecamatan Blimbing sebesar Rp 16,7 miliar. Disusul di Kecamatan Lowokwaru sebesar Rp 10,8 miliar.
Prioritas pembangunan yang dikerjakan DPUPR Kota Malang beragam, hanya saja usulan masyarakat menjadi prioritas utama. Untuk anggaran yang disiapkan bukan dari usulan masyarakat di Musrenbang, sebelumnya telah dianggarkan kurang lebih Rp 116 miliar.
Kadis yang akrab disapa Soni ini menambahkan, pihaknya akan mengutamakan pembangunan lain di bidang infratsruktur seperti penunjang tol Malang-Pandaan. Semua pekerjaan ini akan mulai dikerjakan di 2019 ini.
“Satgas PUPR juga akan dioptimalkan terus jika dibutuhkan pengerjaan-pengerjaan insidentil lainnya,” pungkas Soni. (ica/aim)

Berita Lainnya :