Harus Fokus, Silpa Jangan Jadi Bancakan OPD


MALANG - DPRD Kota Malang meminta Wali Kota Malang Sutiaji untuk tidak asal membagi-bagi dana Silpa tahun 2018 sebanyak Rp 489 miliar kepada organisasi perangkat daerah (OPD). Dana itu bisa didistribusikan pada OPD yang sangat membutuhkan anggaran untuk kegiatan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Misalnya, penuntasan jalan berlubang dan lainnya.
Hal itu  menjadi catatan DPRD Kota Malang berkaitan dengan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggran 2018 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Jumat (14/6)  kemarin. Wakil Ketua III DPRD Kota Malang Fransiska Rahayu Budiwiarti menjelaskan, Pemkot Malang tidak asal membagi-bagikan Silpa ini ke OPD-OPD. Hal ini dianggapnya biasa dilakukan ketika terdapat Silpa besar. Yang dibagikan pada OPD-OPD yang memang memiliki kegiatan atau memilki kebutuhan urgent.
“Kita sarankan untuk tidak dibagi-bagi, tetapi fokus pada OPD atau kegiatan yang memang sangat urgent saat ini. Yakni berkaitan dengan sosial dan jalan-jalan berlubang,” ungkap politisi Partai Demokrat ini.
Ia menerangkan, hal ini akan sangat efektif untuk kembali menyesuaikan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang memang penting diselesaikan secepatnya. Menurutnya pembagian Silpa ke berbagai OPD tidak efektif sekaligus tidak perlu. “Jangan asal bisa terserap saja, tapi kemanfaatannya untuk masyarakat yang harus menjadi perhatian,” terangnya.
Mengingat, lanjutnya, serapan dari sebagian besar OPD Pemkot Malang juga rata-rata masih dinilai yang rendah. “Sampai saat ini penyerapan anggaran OPD-OPD masih sangat rendah,” tambahnya.
Hal yang sama juga diungkapkan jubir Fraksi PKB Abdul Wahid. Silpa kembali menjadi catatan karena dianggap sebagai ketidakmampuan Pemkot Malang mengelola anggaran yang disusun sendiri.
"Kenaikan itu karena ada efisiensi pelaksanaan program. Ketidakmampuan Pemda dalam melakukan perencanaan kegiatan yang tidak mencapai target," paparnya.
Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan, jika perencanaan yang telah disusun Pemkot Malang pada dasarnya sudah cukup matang. Hanya saja ada regulasi baru menuju APBD 2019 yang menjadikan proyek - proyek gagal lelang tidak bisa sembarangan dikerjakan.
"Jadi, ada banyak memang prosedurnya. Sebenarnya untuk perencanaan sudah bagus dan matang, tapi ada regulasi baru," ujarnya usai paripurna tersebut.
Menurut Sutiaji, dulunya peraturan presiden (Perpres) No 54 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa telah mendapat kesepakatan namun regulasi berganti pada Perpres No 16 tahun 2019.
"Perpres 54 ini kan ada perubahan ke Perpres 16, nah di dalamnya ada permen (peretauran menteri) no 7 2019 yang berkaitan dengan pengadaan konstruksi. Dan ini cukup menyulitkan, karena kalau konstruksi itu harus ada namanya keamanan, direncanakan, dan lainnya itu menjadi syarat lelang," imbuhnya.  (ica/aim)

Berita Terkait