Jadi Dewan, Advokat Harus Non Aktif


MALANG - Ketua DPC Peradi Malang Dian Aminudin SH menegaskan anggota Peradi Malang yang terpilih sebagai legislatif di semua tingkat, baik DPR RI, DRPD Jatim, akan non aktif dari tugas berpraktik pengacara. Tak hanya larangan praktik untuk personal, nama pengacara yang sudah menjadi legislatif juga tak akan bisa digunakan berpraktik.
Hal ini disampaikan Dian di sela-sela Rapat Anggota Cabang Peradi Malang di Hotel Regent Park Jalan JA Suprapto, Sabtu (26/1). "Advokat anggota Peradi yang terpilih sebagai anggota legislatif tidak dikeluarkan dari organisasi, tapi cuti. Dia tak boleh jalankan profesi, namanya juga tak boleh dipakai. Itu jaminan netralitas kami," kata Dian.
Dia mewanti-wanti anggotanya agar bersikap independen jelang kontestasi politik Indonesia. Dian menegaskan bahwa Peradi Malang netral serta tidak bergerak di ranah politik praktis. "Peradi Malang adalah organisasi independen, kami tidak masuk dalam ranah politik praktis. Kami tegaskan Peradi Malang netral di kontestasi politik 2019," tegas Dian.
Sementara itu, Sabtu siang kemarin DPC Peradi Malang menggelar rapat anggota cabang (RAC) tahun 2019 di Regent Park Hotel Jalan JA Suprapto. Peradi Malang yang dipimpin Dian Aminudin SH tersebut membahas soal penataan internal organisasi, perbaikan struktur dan sistem.
"Misi utama kami adalah pembangunan sistem yang partisipatif, serta menyusun program yang meningkatkan kapasitas organisasi dan SDM Peradi Malang. Intinya kami ingin menaikkan lagi kelas dan kualitas anggota kami," kata Dian. Workshop dan pelatihan untuk anggota Peradi Malang bakal diagendakan sebagai upgrade kapasitas.
Menurut Dian, advokat masa kini harus melengkapi diri dan menyesuaikan kapasitas dengan perkembangan zaman. Sehingga, advokat Peradi Malang yang sejumlah 350 orang ini tidak tertinggal roda perubahan dunia.
Peradi Malang juga bergerak mengadaptasi dinamika dunia dengan mempererat sinergi dengan civil society. Yaitu, akademisi, media hingga komunitas sipil profesi. "Tentu saja sinergi dengan pemerintah dan lembaga yudikatif tetap harus berjalan," tambahnya.(fin/lim)

Berita Terkait