Jagongan Warga, Wawali Disambati Polusi Udara

JAGONGAN: Wawali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko jagongan gayeng bersama warga Kelurahan Bareng.
 
MALANG - Sebagai salah stau wujud sistem pentahelix yang sedang digencarkan, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko mengadakan pertemuan dengan warga Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Rabu (14/8) malam. Warga dari sembilan RW berkumpul untuk membahas berbagai permasalahan yang dihadapi, mulai dari kesehatan, lingkungan hingga administrasi kependudukan.
Beberapa warga mengutarakan uneg-uneg yang selama ini banyak dihadapi. Salah satunya terkait masalah kondisi udara di Kota Malang yang mulai tercemar.
“Saya memiliki anak berusia 10 tahun, namun tingkahnya masih seperti anak dua tahun, anak saya terkena doen syndrome. Setelah saya banyak baca, salah satu penyebabnya adalah polusi udara,” ujar Indra, salah satu warga dari RW 05.
Dia menilai, salama ini, kualitas udara di Kota Malang sudah mulai banyak polusi. Untuk itu, ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk memasang indikator polusi udara di beberapa titik. “Agar masyarakat bisa mengukur, ukuran polusi udara yang ada. Kemudian, kami juga menyarankan agar Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Malang juga ditambah. Agar kita bisa menghirup udara segar,” jelas dia.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko memberikan respon positif. Terkait masalah imdikator polusi udara, tahun ini, pihaknya sudah menyediakan stau alat yang dipusatkan di Jalan Bingkil, Kota Malang. “Alatnya sudah ada satu, menyusul kemudian di titik-titik yang lain,” jelas dia.
Sedangkan terkait masalah RTH, pihaknya mengakui bahwa saat ini jumlah yang ada di Kota Malang memang masih sedikit. Untuk pengadaan RTH baru, pihaknya masih akan melakukan perencanaan. Tidak menutup kemungkinan, ada perubahan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Kita ingin perbanyak RTH, agar polusi bisa ditekan. Perubahan atau defiasi terhadap rencana tata ruang pasti. Kita punya rencana tata ruang, tapi dalam perjalanannya terjadi perubahan. Kita lihat dan ukur dulu, kalau kurang akan kita tambah,” jelas dia.
Sedangkan untuk permasalahan lainnya, pria berkacamata tersebut menguraikan, pada tahun 2020 mendatang, sesuai dengan perintah undang-undang, sebanyak 5 persen anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang akan dikembalikan ke 57 kelurahan. “Kalau APBD kita sebanyak Rp 2,5 triliun, sebanyak 5 persen, atau Rp 125 miliar akan kami kembalikan kepada 57 kelurahan yang ada,” jelas dia.
Untuk itu, ia meminta warga untuk mempersiapkan perencanaan terhadap kebutuhan yang menjadi prioritas masyarakat, Sehingga, segala permasalahan diharapkan bisa selesai di tingkat kelurahan, tidak perlu menunggu hingga tingkat kota. “Sehingga, anggaran yang digunakan bisa tepat sasaran. Sehingga, segala permasalahan yang ada di masyarakat bisa teratasi,” tandas dia.(tea/aim)

Berita Terkait