Jembatan Kedungkandang Diungkit Lagi

MALANG - Penyidik KPK tak hanya berburu keterangan saksi terkait uang pokok pikiran (pokir) pembahasan APBD-P tahun 2015. Kasus lama, seperti anggaran pembangunan Jembatan Kedungkandang diungkit lagi. 
Hal ini terungkap dari pemeriksaan 15 saksi yang digelar sepanjang hari . Salah satunya seperti yang dikorek dari Tri Oky Rudianto. Pejabat Pemkot Malang yang menjabat Kabid Anggaran dan Perbendaharaan BPKAD Kota Malang pada tahun 2015 itu diberondong pertanyaan seputar anggaran Jembatan Kedungkandang . 
Oky mengatakan, penyidik menanyakan sisa anggaran pembangunan jembatan tersebut sebesar Rp 1,7 miliar. Uang itu sebelumnya sempat dicairkan oleh PT NAT sebagai pemenang lelang. "Tapi pada tahun 2013 ada pengembalian sisa uang muka jembatan senilai Rp 1,785 miliar," katanya. 
Sementara saksi lain termasuk Sekda Kota Malang Wasto mengaku diperiksa untuk tersangka anggota dewan, Ribut Harianto. Namun ia mengakui tak hanya ditanyai soal Ribut saja. Tapi juga terkait berbagai mekanisme penganggaran di Pemkot Malang pada tahun 2015. Saat itu, Wasto menjabat sebagai Kepala Bappeda.
Sedangkan saksi lain memilih bungkam sembari berusaha meninggalkan wartawan. Paling tampak pada mantan Sekda Kota Malang Cipto Wiyono. Begitu keluar dari tempat pemeriksaan, Cipto langsung memainkan jurus cepat-cepat pulang. ”Pertanyaannya sama saja terkait alur anggaran, sama persis kayak BAP dulu,” kilahnya. 
Ditanya soal namanya yang selalu muncul dan terpojok dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Cipto memilih irit bicara. “Tidak tahu, sudah ya,” ucap Cipto singkat. 
Sedangkan saksi lain memberi penjelasan normatif. “Ditanya soal tupoksi saat menjabat di Dinas Pertanian dan mekanisme pembahasan APBD-P 2015,” terang Kadis PUPR Hadi Santoso usai diperiksa. Pada tahun 2015, Soni, sapaan akrab Hadi Santoso menjabat sebagai Kadis Pertanian. 
 
Salahkan Pimpinan Dewan
Dari 15 saksi yang diperiksa, hanya terdapat dua anggota DPRD Kota Malang. Yakni Ketua Fraksi PKB, Mulyanto dan Ketua Komisi B, Arief Hermanto ST.  Keduanya irit bicara usai menghadap penyidik, 
“Tidak tahu. Saya tidak tahu. Kami ini hanya anggota saja, kita tidak tahu apa-apa,” kata Mulyanto usai diperiksa sekitar pukul 14.30 WIB. Wakil rakyat dari Sukun itu mengaku dipanggil KPK sebagai saksi untuk Ribut Harianto. 
Namun demikian, ia menjelaskan persoalan yang terjadi di dewan saat ini karena kesalahan sistem kepemimpinan.  “Kami ini tidak tahu apa-apa. Kami hanya anggota, ini kesalahan pimpinan,” katanya. 
Berbeda dengan Mulyanto, Arief Hermanto memilih diam. Keluar dari ruang pemeriksaan, pukul 16.15 WIB,  ia hanya tersenyum lalu berjalan cepat ke parkiran kendaraan.   
Sementara itu, pemeriksaan KPK tak hanya dilakukan di Kota Malang. Tapi juga digelar di dua tempat berbeda di Surabaya. Sumber Malang Post menyebutkan, yang dimintai keterangan di antaranya anggota dewan yang sedang menjalani proses persidangan. (ica/van/han) 
 

Berita Lainnya :