Jukir Leluasa Beroperasi di Lokasi Bebas Parkir


MALANG - Pungutan parkir di tempat yang jelas-jelas bebas parkir masih saja marak di Kota Malang. Juru parkir (jukir) bahkan terang-terangan beraksi. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang bagai tak sanggup mengatasi persoalan ini.
Pantauan Malang Post, aksi jukir di tempat yang digartiskan dari biaya parkir terjadi di sejumlah kawasan. Terutama pada area parkir toko-toko modern yang terang-terangan menyatakan bebas parkir dengan memasang pengumuman.
Di kawasan Kecamatan Klojen, misalnya, pemandangan ini masih tampak di toko modern yang berlokasi di Jalan Arjuno. Begitu juga di Jalan Ade Irma Suryani dan di sekitaran Tlogomas masih tampak jukir memungut uang parkir di toko modern. Ironisnya lagi, petugas yang memungut uang parkir mengenakan seragam jukir.
Bagian operasional PT Indomarco Prismatama, Pradika mengungkapkan, memang di store Indomaret beberapa ada yang bebas parkir. Tapi ada pula yang berbayar. "Untuk pembebasan lahan parkir dilakukan bagian legal atau perizinan, jadi berbayar atau tidaknya menjadi kewenangan mereka," tukasnya singkat.
Persoalan parkir ini sebenarnya masih jadi sorotan DPRD Kota Malang. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief mengatkan, Dinas Perhubungan (Dishub) masih tertutup terhadap persoalan parkir. Terutama data lokasi parkir legal dan ilegal.
“Dishub ini tertutup terkait masalah parkir, selalu cari alasan dan exit door untuk tidak membahas secara detail,” ungkap Dito. Apalagi saat ditanya tempat yang dinyatakan bebas parkir tersebar dimana saja, bakal sulit mendapat jawaban pasti.
Dito menjelaskan pihaknya telah berkali-kali meminta titik parkir yang disebutkan legal dan ilegal. Pasalnya para wakil rakyat itu memandang banyak titik parkir yang memang seharusnya bukan titik parkir sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar parkir.
“Masalah ini kami sampaikan juga ke Dishub tentang pentingnya sosialisasi terkait titik-titik parkir, termasuk titik atau zona mana saja yang masyarakat dibebaskan untuk tidak perlu membayar parkir. Kami mendorong Dishub melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan segera” tegasnya.
Komisi C DPRD Kota Malang sebagai mitra kerja pun sampai kini belum memegang data titik parkir yang sudah diminta sejak akhir tahun 2018 lalu. Dishub beralasan masih melakukan pendataan. Sebelumnya sempat terungkap Kota Malang memiliki kurang lebih 400  titik parkir. Namun saat didata kembali menjadi sekitar 600 titik parkir.  
Soal skema retribusi parkir ke Dishub dari jukir maupun tempat usaha yang membebaskan parkir pun masih jadi tanda tanya.  “Infonya dengan sistem parkir berlangganan. Seperti Indomaret dan Alfamart. Jadi mereka bayar berlangganan ke Dishub. Namun skema, aturan dan besarannya masih belum jelas,” ungkap Dito.  

Berita Lainnya :