Please disable your adblock and script blockers to view this page


Jumat Besok, Kemendagri Beri Solusi


MALANG - Solusi untuk roda pemerintahan Kota Malang pasca Wali Kota dan belasan Anggota DPRD Kota Malang menjadi tersangka KPK, segera datang. Pasalnya, Jumat (20/4) besok, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan hadir dan berdialog dengan jajaran pemerintahan Kota Malang. Agenda pertemuan tersebut akan dilakukan di Ruang Sidang Balai Kota Malang pukul 08.30 WIB.
Menurut informasi yang didapat Malang Post, Kemendagri bersama dengan Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur akan berdialog dengan eksekutif dan legislatif Kota Malang.  Dengan agenda penjelasan dan pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Malang.
Hal ini dibenarkan Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Timur Anom Surahno, SH, M.Si.
“Inggih ke Kota Malang,” saat Malang Post mengkonfirmasi kehadiran pihaknya bersama Kemendagri pada Hari Jumat besok.
Ia menjabarkan jika kedatangan pihaknya bersama Kemendagri akan dilakukan selama satu hari. Agenda utama adalah berdialog dengan jajaran eksekutif dan legislatif Kota Malang. Sambil memaparkan solusi yang diberikan Kemendagri.
Agenda pertemuan ini juga dibenarkan oleh Sekretaris DPRD Kota Malang Ir Bambang Suharijadi kepada Malang Post kemarin siang.
“Hari Jumat datang. Pemaparan dan dialog dengan dewan juga di Balai Kota,” tandasnya singkat.
Sementara itu Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bambang Triyoso menjelaskan jika pertemuan tersebut menjadi harapan baru bagi kelancarana agenda di DPRD Kota Malang.
Ia yang diamanahi sebagai Ketua Pansus LKPJ belum lama ini mengatakan jika pansus hanya berharap apa yang dikerjakan saat ini dapat dibawa sampai sidang paripurna.
“Harapannya solusi dapat mengarahkan rekomendasi-rekomendasi hasil kerja pansus bisa diparipurnakan sesuai mekanisme yang berlaku,” tandas politisi Partai PKS Kota Malang ini kepada Malang Post kemarin.
Ia juga berharap solusi diberikan dengan mempertimbangkan mekanisme detail tentang siapa saja yang berhak melakukan sebuah pengesahan. Mengingat baik legislatif maupun eksekutif Kota Malang saat ini tidak memiliki pimpinan yang memiliki kekuasaan mengesahkan sesuatu.
“Agar kerja kami bisa disampaikan kepada pimpinan atau walikota untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku” ungkapnya.
Sehingga, lanjut Bambang, Pemkot Malang di Tahun 2018 mampu memperbaiki kekurangan-kekurangan kinerja di Tahun 2017 sesuai rekomendasi DPRD Kota Malang.
Sementara itu, turut menambahkan Ketua Komisi A DPRD Kota Malang Ir. Indra Tjahyoni MM menegaskan jika pihaknya akan menanyakan detail soal aturan kuorum di DPRD Kota Malang.
“Yang akan kami tanyakan kaitan dengan menghindari lumpuhnya roda pemerintahan dan sesuai Peraturan DPRD no 01 tahun 2016 tentang Tata Tertib DPRD kota Malang pasal 105 ayat (1) huruf b , Rapat paripurna memenuhi 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang setara dengan 30 orang untuk menetapkan Peraturan Daerah seperti yang terdekat LKPJ 2017 dan APBD P 2018,” jelasnya saat dihubungi kemarin.
Hal ini dikatakannya, mengingat jumlah anggota yang tersisa  aktif di DPRD Kota Malang berjumlah 26 orang saja. Tentunya, lanjut Indra, dibutuhkan langkah terobosan agar bisa menyelenggarakan agenda paripurna.
Sebelumnya dalam konsultasi, diajukan beberapa opsi solusi untuk membuat roda pemerintahan Kota Malang tetap berjalan. Yakni diusulkan empar poin solusi di antaranya Pemkot Malang akan “Meminjam” beberapa tahanan agar terpenuhi kuorum, Mendorong fraksi-fraksi partai untuk menunjuk pimpinan sementara menggantikan yang kosong sampai opsi Diskresi. (ica/ary)

Berita Lainnya :