Ketua KPK Anggap Mobil Dewan Wajar

TINDAKAN KORUPSI: Ketua KPK Agus Rahardjo imbau warga Kota Malang dapat lapor jika mencurigai adanya dugaan tindak pidana korupsi.
 
 
MALANG- Kekhawatiran warga Kota Malang terhadap anggaran besar pengadaan mobil pimpinan DPRD Kota Malang ditanggapi Ketua KPK Agus Rahardjo, Kamis (14/2) kemarin. Usai mengisi materi di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), ia menyebut pengadaan mobil baru sah jika tidak melanggar prosedur.
Ia menjelaskan, sepanjang hal tersebut tidak melanggar prosedur, pembelian mobil baru bersumber APBD Rp 5,8 miliar itu juga tidak ada masalah. Agus mengatakan, pengadaan kendaraan dinas oleh pemerintahan daerah sah dan legal dilakukan. Terutama pengadaan resmi itu juga ada dalam e-katalog di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).
“Kalau hanya pengadaan mobil tidak ada masalah apa-apa, kalau prosedur juga betul apalagi ada dalam e-katalog,” kata Agus usai mengikuti diskusi publik tentang prospek pemberantasan korupsi di Indonesia pascapemilu 2019, dan urgensi perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Pria yang pernah menjabat Kepala LKPP 2010 silam ini melanjutkan, jika memang ada dugaan pelanggaran yang berpotensi pada praktik korupsi, Ia menyarankan agar ada laporan resmi yang disampaikan ke KPK. “Kami akan follow up (tindak lanjut) jika ada laporan masyarakat. Kalau ada kecurigaan beritahu KPK dengan alat bukti permulaan yang cukup supaya tidak memfitnah orang,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pengadaan kendaraan dinas pimpinan DPRD Kota Malang sebanyak empat unit menuai protes. Karena dinilai tidak ada urgensinya. Kemarin, Agus juga mengatakan sedikit soal kelanjutan kasus korupsi yang ditangani KPK di wilayah Malang Raya. Saat Malang Post mengatakan kasus Kota Malang apakah KPK akan menetapkan tersangka baru ia mengatakan proseslah yang akan menjawab. “Sampai saat ini masih berlanjut prosesnya. Ditunggu saja semua sedang bekerja” tegasnya.
Hal yang sama juga dilontarkannya ketika ditanya tentang kasus korupsi Kabupaten Malang. Ia menegaskan jika pihaknya tengah berusaha menyelesaikan kasus dengan prosedur dan tahap yang sesuai. Apapun nanti hasil yang ada selama penyidikan maupun proses persidangan akan menjadi bahan pertimbangan dan pengembangan. (ica/udi)

Berita Terkait

Berita Lainnya :