Ketua Pansus: Merger OPD Terganjal Permendagri


MALANG - Rencana peleburan dan penggabungan OPD Kota Malang menimbulkan kebingungan di OPD Pemkot Malang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang Drs Agoes Edy Poetranto MM menjelaskan, perampingan masih banyak pendalaman yang dibutuhkan. Karena pansus sempat menanyakan bidang makam masuk kedalam bidangnya.
“Ya saya bilang itu tidak bisa. Karena diundang-undang Lingkungan Hidup tidak ada bidang makam,” papar Agoes.
Hal ini dikatakannya, karena bidang makam merupakan bagian dari fasilitas umum dan sosial. Yang lebih pas jika dimasukkan dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Untuk itu ia memberikan pendapatnya saat hearing kemarin.
Bukan hanya itu saja, dalam hearing dengan Pansus, ia memperhatikan rencana penghapusan seksi penegakkan hukum (Gakum) dari struktur organisasi DLH Kota Malang.
“Saya minta ini dipertimbangkan lagi. Karena penegakkan hukum merupakan bagian penting. Itu perlindungan bagi masyrakat. Mengatur sanksi dan aturan hukum jika ada yang melanggar aturan lingkungan,” tegasnya.
Ia mengetahui jika seksi Gakum akan dihapus dan digantikan dengan seksi lain atau digabungkan dengan tupoksi pertamanan nantinya. Akan tetapi hal ini juga diyakini Agoes belum jelas.
Lookh Mahfudz Ketua Pansus Susunan Perangkat Daerah (SPD) menegaskan, pelaksanaan merger (perampingan) OPD, bakal terganjal di Permendagri nomor 13 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan daerah (PKD).
"Manakala pelaksanaannya direalisasikan di pertengahan jalan, karena sangat riskan sekali. OPD yang terdampak merger, mayoritas sudah menyerap anggaran, berupa proyek pekerjaan semisal pelelangan atau pengadaan," ungkapnya.
Jika hal ini terjadi DPRD Kota Malang tidak yakin siapa pihak yang bertanggungjawab akan pelaporan hasil pekerjaannya. Dan idealnya perampingan bisa dilakukan di awal tahun anggaran," cetusnya.
Pria yang juga Wakil Ketua Fraksi PAN ini dalam hal ini Pansus sudah memberikan rambu - rambu kepada eksekutif. Artinya jangan sampai merger yang bertujuan mengefisiensikan anggaran belanja ASN malah mengakibatkan OPD dan SDM kurang kuat dan tidak tertata dengan baik.
"Untuk itu, para OPD notabene pembantu kepala daerah harus kapabel, kredibel, loyal dan kompeten, dan merger OPD masih perlu kami kaji lebih dalam,” tandasnya. (ica/aim)

Berita Terkait

Berita Lainnya :