Komisi C Temukan Titik Parkir Ilegal


MALANG – Data titik parkir dan potensinya di Kota Malang masih belum valid. Padahal potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir sangat besar, baik pajak maupun retribusi parkir. Untuk memastikan potensi itu, Komisi C DPRD Kota Malang turun langsung ke kawasan parkir yang ada di Pasar Besar Kota Malang.
Di dua titik lokasi parkir, Komisi C DPRD Kota Malang menemukan temuan seperti kantong parkir yang belum tercatat, permasalahan karcis, hingga jukir yang belum terdata dengan baik.
Temuan-temuan ini didapatkan Di Jalan Pasar Besar dan Jalan Kiyai Tamin. Dua kawasan ini memang kerap dikeluhkan warga yang merasa tidak puas terhadap perparkiran. Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Moh Arief Budiarso ST mengatakan, sidak ini dilakukan komisinya untuk mengetahui langsung adanya dugaan titik parkir illegal yang menyebabkan kebocoran retribusi PAD dari sektor parker.
“Karena saat hearing dengan dinas terkait kita tidak mendapatkan data valid tentang berapa jumlah dan dimana lokasi titik parkir yang terdaftar dan mana yang tidak. Kita ingin tahu sendiri dan melihat sekaligus bawa temuan ini nanti,” tegas Arief kepada Malang Post, Selasa (30/10) .
Ia menjabarkan dari dua lokasi yang ditinjau ini menemukan berbagai temuan penting. Beberapa kantong parkir ini tidak menyediakan karcis parkir. Lalu di titik parkir Jalan Kiyai Tamin dikatakan juru parkir, pihak pengelola parkir membayar retribusi,  tetapi data yang dipegang Komisi C, titik tersebut tidak termasuk dalam titik parkir resmi.
Hal inilah yang memang dicari Komisi C. Temuan-temuan ini akan dijadikan dasar pihaknya untuk mendesak Pemkot, khususnya Dishub untuk melakukan inovasi sekaligus merevisi aturan yang ada.
“Kita akan kaji apapun yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah parkir. Termasuk nanti e-parking. Tapi tetap harus banyak pembahasan disana. Ini kami juga sempat tanya jukir-jukir apa yang mereka inginkan apa mau e parking? ada yang mau ada yang tidak,” jelas Politisi Partai Golkar Kota Malang ini.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief menjelaskan, temuan ini juga akan menjadi acuan penting bagi dewan dalam melakukan pembahasan Ranperda LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) Kota Malang.
Disini semua hal yang berkaitan dengan aturan parkir yang belum diatur akan dimasukkan. Termasuk penentuan kantong parkir ilegal, penentuan retribusi 60 persen bagi pemerintah dan 40 persen bagi pengelola yang selama ini masih rancu aturannya, hingga terkait kelola parkir.
“Kita butuh regulasi, payung hukum soal parkir ini. Harus serius memang. Minggu ini kita akan panggil Dishub untuk lihat naskah akademik ranperda LLAJ juga. Yang jelas kita akan terus pantau di lapangan juga,” pungkasnya. (ica/aim)

Berita Terkait

Berita Lainnya :